Pendidikan GOTAG
judicial review
Berita
Foto (42)
-
Kuasa Hukum Partai Buruh Klaim Aturan Presidential Threshold 20 Persen Berseberangan dengan UUD 1945
Diketahui, aturan presidential threshold 20 persen diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
-
Jika Tidak Sesuai Harapan Tenaga Kesehatan, IDI Akan Mempertimbangkan Judicial Review UU Kesehatan
Pengurus PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Iqbal Mochtar mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan isi UU Kesehatan dan mempelajarinya
-
Jika Sudah Kantongi Subtansi UU Kesehatan, PPNI Bakal Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
Ketua PPNI Harif Fadhillah bakal melakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi jika pihaknya telah mendapatkan isi subtansi UU kesehatan.
-
RUU Kesehatan Telah Sah Jadi UU, IDI dan Empat Organisasi Profesi Akan Ajukan Judicial Review
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi ungkap akan menyiapkan upaya hukum bersama dengan empat organisasi profesi lainnya
-
Tolak UU Kesehatan, Ini Langkah Lanjutan IDI Dkk
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan akan mengerahkan seluruh potensi yang ada di cabang seluruh Indonesia jadi pengawas pelaksanaan UU Kesehatan.
-
RUU Kesehatan Disahkan, IDI dan 4 Organisasi Profesi Siapkan Judicial Review ke MK
Ia menegaskan, dalam penyusunan undang-undang kesehatan secara prosedural belum mencerminkan kepentingan partisipasi yang bermakna.
-
Demokrat Dukung Rencana Organisasi Profesi Nakes Ajukan Judicial Review Jika RUU Kesehatan Disahkan
Santoso juga merespons soal rencana sejumlah organisasi profesi nakes yang bakal mogok kerja jika RUU Kesehatan disahkan DPR.
-
Ribuan Buruh Demo di Depan Patung Kuda, Kawal Judicial Review UU Omnibus Law Cipta Kerja
Kawal JR UU cipta Kerja, ratusan buruh lakukan aksi demontrasi di depan patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).
-
Imbas Demo Judicial Review UU Omnibus Law Cipta Kerja, Jalan Merdeka Barat Menuju MK Ditutup
Imbas demo buruh soal Judicial Review UU Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu (21/6/2023) Jalan Medan Merdeka Barat depan patung kuda menuju MK ditutup.
-
VIDEO KPK Ungkap Pernah Dapat Info Aliran Suap ke Partai Politik, tapi Terkendala Ini
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku pernah mendapat informasi mengenai aliran uang suap ke parpol
-
Hari Ini MK Gelar Sidang Perdana Uji Formil UU Cipta Kerja yang Digugat Partai Buruh
Mahkamah Konstitusi siang ini menggelar sidang perdana uji formiil Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat Partai Buruh.
-
Partai Buruh Resmi Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
Partai Buruh resmi mengajukan gugatan uji formiil Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu
-
Partai Buruh Daftarkan Judicial Review Parliamentary Threshold Saat May Day
Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review parliamentary threshold bertepatan dengan peringatan May Day tanggal 1 Mei 2023.
-
Partai Buruh Bakal Daftarkan Judicial Review Parliamentary Threshold pada Momen MayDay 2023
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, pihaknya bakal mendaftarkan judicial review parliamentary threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Respons Pengamat Soal Rencana Partai Buruh Ajukan Judicial Review Perppu Cipta Kerja ke MK
Feri Amsari merespons rencana Partai Buruh melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi menurutnya hal itu perlu dilakukan.
-
Anggota Komisi IX DPR: Jalankan UU Cipta Kerja atau Judicial Review ke MK
Menurut Rahmad, pro dan kontra pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan sesuatu yang wajar
-
VIDEO DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja, Partai Buruh Bakal Ajukan Judicial Review ke MK
Partai Buruh akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait disahkannya Perppu Ciptaker
-
Partai Buruh Siapkan Mogok Nasional dan Judicial Review ke MK Jika UU Cipta Kerja Tak Dibatalkan
Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh tetap menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR Selasa (21/3/2023) kemarin.
-
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja, Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review ke MK
Partai Buruh mempertegas rencananya untuk melakukan aksi mogok nasional yang akan dilakukan antara bulan Juni hingga Agustus 2023 mendatang.
-
Wawancara Khusus dengan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob: Tempuh Praperadilan dan Judicial Review
Rettob merasa janggal dengan langkah dari Kejaksaan Tinggi Papua yang menurutnya telah melanggar prosedur hukum.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved