Pendidikan GOTAG
judicial review
Berita
Foto (42)
-
Pasca-Dibubarkan, Aktivitas di Kantor HTI Masih Berlangsung
HTI masih menunggu hasil judicial review atau hak uji materiil gugatan yang dilayangkan 17 organisasi kemasyarakatan (ormas).
-
Meski HTI Bubar, Judicial Review ke MK Tetap Berlanjut
Hari ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Komisi IV Dorong MK Tetap Tegak Lurus Terkait Judicial Review UU Lingkungan Hidup
Instrumen undang-undang untuk menjerat para pelaku tersebut sudah banyak tinggal diterapkan secara tegas.
-
Ini Penjelasan Lengkap KPK Kronologi Operasi Tangkap Tangan Hakim MK Patrialis Akbar
Sebanyak 11 orang diamankan pada OTT yang dilakukan oleh KPK pada Rabu (25/1/2017) pagi hingga malam.
-
KPU Merasa Banyak Diintervensi
"Padahal KPU sebagai lembaga yang seharusnya mandiri, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun," jelas Ferry Kurnia.
-
Ahok: Cuti Tidak Bisa Terjadi Kalau Tidak Diajukan
Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersikeras pengajuan cuti bukan kewajiban dan tidak bisa dipaksakan.
-
Mahfud MD: Tax Amnesty Sudah Melenceng, Kasihan Rakyat Kecil
Mahfud MD menegaskan Tax Amnesty atau pengampunan pajak sudah melenceng dari tujuan awal, rakyat kecil jadi korban.
-
Komisi II Siap Ladeni Gugatan Judicial Review yang Diajukan Ahok
Politikus PDI Perjuangan itu sangat menyayangkan sikap seorang pejabat seperti Ahok, yang seharusnya patuh terhadap undang-undang.
-
Hakim Konstitusi Minta Ahok Detailkan Permohonan
Apa yang diminta oleh Ahok adalah tidak menginginkan adanya cuti petahana saat masa kampanye
-
Ahok Bersikeras Enggan Cuti Selama Masa Kampanye
Ahok mengajukan surat permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
-
Hipmi Tax Center: Judicial Review Tidak Kurangi Kepastian Hukum Tax Amnesty
Perpajakan Indonesia ini mengimbau agar pemerintah dapat memberikan edukasi, dan sosialisai kepada warga negara soal tax amnesty
-
Ajukan Judicial Review ke MK, Penggugat Paparkan 21 Alasan UU Tax Amnesty Melanggar Konstitusi
Sugeng Teguh Santoso menyebutkan sedikitnya terdapat 21 pelanggaran konstitusi atas pemberlakuan UU Tax Amnesty.
-
Ketua DPR Harap Parpol Tidak Lakukan Judicial Review UU Pilkada
Jika pada akhirnya akan ada judicial review terhadap UU Pilkada hal itu adalah sebuah keniscayaan dan harus diterima.
-
Akdemisi Hukum: Berapa Puluh Kali UU KPK Itu Di-Judicial Review?
"Berapa ratus kali, eh belum ratus yah, berapa puluh kali Undang Undang KPK itu di Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
-
Revisi UU Migas Harus Terhindar dari Potensi Judicial Review
Pembahasan revisi UU Migas yang tengah digodok DPR, harus dilakukan dengan cermat dan berhati-hati.
-
Ini Isi Deklarasi Provinsi Madura
Dalam Deklarasi Provinsi Madura, peserta membaca deklarasi dan ikrar masyarakat Madura, Selasa (10/11/2015).
-
Usai Deklarasi, Panitia Pembentukan Provinsi Madura Kirimkan Surat Inisiatif
Jimhur pun akan mendesak DPR untuk segera hearing.
Anggota Komisi II : KPU Tidak Seharusnya Mengajukan Judicial Review
Menurutnya, pasal tersebut merupakan aturan bagi KPU agar tidak keluar dari jalur perundang-undangan yang ada.
PKPU Yang Bolehkan Terpidana Hukuman Percobaan Ikuti Pilkada Berpotensi Langgar UU
"PKPU sebagai peraturan teknis hanya boleh menjabarkan secara teknis apa yang sudah diatur oleh undang-undang."
KPU dan Bawaslu Didorong Lakukan Judicial Review UU Pilkada ke MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu didorong melakukan Judicial Review (JR) UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved