TAG
judicial review
Berita
Foto (42)
-
Hardjuno Sebut Uji Materi Perppu PUPN Bisa Buka Lagi Kotak Pandora Kasus BLBI
Hardjuno Wiwoho menegaskan uji materi Perpu PUPN ini semestinya menjadi momentum untuk membuka kembali kotak pandora keseluruhan proses BLBI
-
Koalisi Masyarakat Sipil Bakal Ajukan Uji Materi UU TNI ke Mahkamah Konstitusi
Revisi UU TNI di DPR dan JR UU TNI di MK Oleh Prajurit TNI: Legalisasi Arus Balik Reformasi Militer
-
Pengamat dan Praktisi Soroti Tata Kelola serta Transparansi Super Holding Danantara
Herry menyoroti sosok yang ditunjuk sebagai pengelola Danantara. Lantaran punya jabatan ganda di mana regulator bertindak sekaligus operator.
-
Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: Pihak yang Keberatan Ajukan Judicial Review UU HPP ke MK
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin sebut kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan perintah UU yang sangat dilematis bagi pemerintah.
-
KPK: Pengajuan JR Alexander Marwata ke MK Sikap Pribadi, Tak Mewakili Lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pengajuan Judicial Review (JR) yang dilakukan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata merupakan sikap pr
-
Alexander Marwata Ajukan Judicial Review Pasal 36 UU KPK ke MK, Ngaku Dirinya Rawan Dikriminalisasi
Menurut Alex, dua pasal dimaksud bisa dijadikan pihak-pihak luar untuk mengkriminalisasi pimpinan dan pegawai.
-
Alexander Marwata Gugat Pasal 36 Huruf a UU KPK ke MK, Buntut Pertemuan dengan Eko Darmanto
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
HNW: Judicial Review ke MK agar Tak Beragama Bertentangan dengan Konstitusi, Segera Ditolak
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik adanya permohonan judicial review ke MK agar dimungkinkan warga tidak beragama.
-
Gugatan Jabatan Anggota DPR Dibatasi Dua Periode di Mahkamah Konstitusi Demi Regenerasi Politik
Kader PPP Zainul Arifin mengajukan judicial review ke Mahkamah Kondtitusi (MK) terkait belum adanya batasan periode anggota DPR RI.
-
Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Hari ini Ribuan Buruh Geruduk MK dan Istana Negara
Berkumpul di Patung Kuda, selanjutnya Senin (8/7/2024) pagi ribuan buruh geruduk MK dan Istana Negara kawal Judicial Review UU Cipta Kerja.
-
Novel Baswedan Dkk Ajukan Judicial Review terkait Minimum Batas Usia Pimpinan KPK
Sejumlah mantan pegawai KPK mengajukan permohonan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi terkait minimum batas umur pimpinan KPK.
-
Sebanyak 11 Kepala Daerah Ajukan Gugatan ke MK, Desain Pilkada Serentak 2024 Dinilai Bermasalah
Febri mengeklaim, secara persentase, jumlah kepala daerah yang dirugikan tersebut mencapai setengah dari jumlah total 546 kepala daerah
-
Menko Luhut Minta Penetapan Kebijakan Tarif Pajak Hiburan 40-70 Persen Ditunda
Luhut Binsar Pandjaitan, meminta penetapan tarif batas bawah 40 persen dan tarif batas atas 70 persen untuk pajak hiburan ditunda.
-
PB IDI: Judicial Review UU Kesehatan Harus Dilakukan
Judicial review atau hak uji materi Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 harus dilakukan.
-
MK Gelar Sidang Putusan Judicial Review Pekan Depan, Partai Buruh Bakal Aksi Besar-besaran
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal, mengungkapkan pihaknya akan menggelar aksi dengan ribuan massa untuk mengawal sidang itu.
-
Denny Indrayana Minta Ketua MK Tidak Ikut Adili Judicial Review Capres-Cawapres, Hinca: Masuk Akal
Meski begitu, Hinca menyebut bahwa sejatinya hal itu sudah dalam kewenangan dari Komite Etik MK yang bisa mengambil keputusan.
-
Jawaban Grace Natalie saat Ditanya Tujuan Pengajuan Judicial Review Batas Usia Capres-Cawapres
Grace Natalie mengatakan pengajuan JR murni untuk mengembalikan aturan awal soal batas usia sebagaimana termuat dalam UU Pemilu Tahun 2003
-
Kamhar Demokrat: Publik Paham Gugatan Batas Minimal Usia Cawapres Merujuk ke Gibran
Pihak pemerintah dan DPR sudah memberikan keterangan dan condong menyerahkan kembali keputusan itu di tangan MK.
-
Partai Buruh Resmi Ajukan Gugatan Terkait Presidential Treshold ke Mahkamah Konstitusi
Partai Buruh resmi mendaftarkan gugatan atau judicial riview terkait aturan ambang batas suara 20 persen atau presidential treshold ke MK
-
UU Kesehatan Disahkan, DPR Hormati Langkah IDI dkk Mengajukan Judicial Review ke MK
Pihaknya menghormati langkah yang ditempuh oleh IDI dkk dalam menyikapi UU Kesehatan yang baru disahkan oleh DRP pada Selasa (11/7).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved