TAG
Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Berita
Foto (18)
-
Sosok Pengusaha Rudy Ong Chandra yang Merangkak di KPK: Tersangkut Kasus Korupsi dengan Awang Faroek
Pengusaha Rudy Ong Chandra (ROC) adalah tersangka kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Timur.
-
Respons Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat, Komisi XI DPR: Ekonomi dan Ekologi Harus Seimbang
Anggota Komisi XI DPR RI, Galih D. Kartasasmita, menilai pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya
-
Gag Nikel Kantongi 13.000 Hektare Izin Kontrak Karya Nikel di Raja Ampat, 260 Ha Sudah Dibuka
Bahlil Lahadalia mengatakan, izin usaha pertambangan PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya merupakan kontrak karya (KK) operasi produksi.
-
Menteri Maman: UKM Bisa Kantongi Izin Tambang Tahun Ini, PP Sedang Disiapkan
pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan untuk mengatur izin pengelolaan tambang ke UKM.
-
Empat Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Diduga Langgar UU Lingkungan Hidup dan Putusan MK
Perusahaan tambang tersebut diduga melanggar sejumlah ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan MK.
-
GMKI Sebut Pencabutan IUP 4 Perusahaan di Raja Ampat Komitmen Pemerintah Jaga Kelestarian Lingkungan
Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Prabowo Cabut IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Rob Kardinal: Kemenangan Masyarakat Adat Papua
Rob Raffael Kardinal menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan jajaran pemerintahan.
-
Nurul Arifin Apresiasi Langkah Pemerintah Cabut Izin Empat Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil pemerintah.
-
Menteri Bahlil Diminta Terbuka Soal Polemik Izin Usaha Pertambangan Nikel di Raja Ampat
Ketua PB HMI Bidang Lingkungan Hidup, Andi Kurniawan Sangiang, menyatakan penerbitan IUP di wilayah Raja Ampat merupakan bentuk kesadaran negara
-
VIDEO Sidang Harvey Moeis, Ahli: Masyarakat Dapat Dijerat Pidana Jika Menambang Tanpa Izin
Kartono menyebut masyarakat yang menambang tanpa izin di wilayah IUP suatu perusahaan dapat dikenakan pidana.
-
3 Tersangka Kasus Korupsi IUP Kaltim Tak Penuhi Panggilan KPK, Ada yang Sakit hingga Sibuk Pilkada
Sementara, Dayang Donna tidak memenuhi panggilan KPK karena sedang sibuk mengurus pilkada.
-
Terungkap, Masyarakat Bangka Belitung Menambang Bijih Timah di Wilayah IUP PT Timah Tanpa Izin
Masyarakat Bangka Belitung ternyata menambang bijih timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tanpa izin.
-
Terungkap Modus Karyawan Beli Bijih Timah dari Penambang Ilegal Lalu Dijual Kembali ke PT Timah
Suwandi mengatakan perusahaannya tak memiliki alat pertambangan, hanya mengambil hasil bijih timah dari penambang ilegal.
-
Pengamat Sebut IUP Ormas Harus Sejalan dengan Tata Kelola Pertambangan Nasional
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan harus selaras dengan tata kelola pertambangan nasional.
-
Menteri ESDM Sudah Siapkan Lahan Tambang Batubara Eks Perjanjian Karya untuk 6 Ormas
Ada sejumlah wilayah tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang akan ditawarkan kepada 6 ormas.
-
Menteri Bahlil: Izin Usaha Tambang PBNU Terbit Pekan Depan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah selesai dan akan diterbitkan pekan depan.
-
Ormas Bisa Dapatkan IUP untuk Kelola Tambang, Menteri Bahlil: Mereka Berjasa Pada Republik
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi keagamaan merupakan balasan pemrintah atas jasa-jasanya selama ini kepada negara.
-
VIDEO Ormas Keagamaan Bisa Kelola Tambang, PBNU Langsung Ajukan Izin dan Buat PT
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyambut baik putusan tersebut.
-
Sambutan Baik Ormas usai Boleh Kelola Tambang: Ada Pemasukan Baru hingga Disebut Terobosan
Ormas menyambut baik terkait terbitnya PP yang memperbolehkan mereka untuk mengelola pertambangan.
-
Eks Kadis Pertambangan Kutai Barat Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Eks Legislator Ismail Thomas
Menurut Kuntadi, timnya menemukan fakta bahwa Ismail Thomas tak hanya memalsukan dokumen perizinan tambang pada PT Sendawar Jaya.