Pendidikan GOTAG
Guntur Hamzah
Berita
-
Data Pribadi Warga Bisa Terkirim ke Luar Negeri, MK Pertanyakan Keamanannya
MK pertanyakan keamanan data warga yang dikirim ke luar negeri. UU PDP dinilai belum beri perlindungan cukup.
-
Guru Gugat UU Pemda ke MK, Minta Urusan Pendidikan Diambil Alih Pemerintah Pusat
Seorang guru mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi
-
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pembubaran Kompolnas
Kinerja Kompolnas yang dinilai tidak maksimal tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan keberadaannya bertentangan dengan konstitusi.
-
Hakim MK Puji Aktivis KontraS Interupsi Rapat DPR Bahas Revisi UU TNI di Hotel Fairmont: Keren
Hakim konstitusi Guntur Hamzah memuji aksi yang dilakukan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus.
-
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dikukuhkan Jadi Ketua Umum APHTN-HAN
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) resmi melantik Pengurus Pusat Masa Bakti 2025–2030
-
Putri Gus Dur Dkk Anggap UU TNI Produk Ilegal, MK Minta Pemohon Jabarkan 2 Kriteria Ini
Hakim MK meminta pemohon uji formil revisi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 untuk memperjelas dan menjabarkan anggapan ilegal terhadap produk kebijakan.
-
Beberapa Perkara Sengketa Pilkada Ini Tidak Diterima MK karena Selisih Suaranya Terlalu Besar
MK tidak menerima sejumlah perkara sengketa hasil Pilkada 2024 dalam sidang putusan sela atau dismissal yang dibacakan di ruang panel utama Gedung MK
-
Sejumlah Pakar dan Akademisi Dorong Penguatan Prinsip Independensi LPS Usai Putusan MK soal UU P2SK
Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XXII/2024 tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
-
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
M. Guntur Hamzah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 23 November 2022 atas usulan DPR RI
-
MK Tolak Gugatan TOEFL Dihapus Dari Persyaratan Kerja: Bukan Bentuk Diskriminasi
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemohon yang meminta dihapuskannya persyaratan TOEFL dalam proses pendaftaran kerja.
-
Mahkamah Konstitusi Tegaskan Warga di Perantauan Tak Punya Hak Pilih di Pilkada
Pembatasan hak memilih ini berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, walikota, dan pemilihan kepala daerah lainnya.
-
VIDEO Momen Hakim MK Guntur Hamzah Terisak Baca Dissenting Opinion di Sidang Perkara Hak Asuh Anak
Hakim konstitusi Guntur Hamzah mengaku sedih tak adanya terobosan hukum dalam Sidang Perkara Hak Asuh Anak.
-
Berurai Air Mata, Pemohon Terima Kasih Atas Dissenting Opinion Hakim MK Guntur Hamzah
Sebagai informasi MK menolak seluruhnya pengujian materiil Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945.
-
Momen Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Terisak Baca Dissenting Opinion di Sidang Perkara Hak Asuh Anak
Guntur mengungkapkan dirinya yang sedih sebab mahkamah tidak seperti biasanya melakukan terobosan hukum.
-
MK Kabulkan Permohonan Kampanye Pilkada di Tempat Pendidikan, Tapi Ada Syaratnya
MK telah mengatur kegiatan kampanye di tempat pendidikan diperbolehkan, dengan syarat, mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan.
-
Dissenting Opinion Hakim Guntur Hamzah: Saya Tak Ragu Tolak Putusan Syarat Pengusungan Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pengusungan di Pilkada.
-
Hakim MK: Pemberhentian PPD karena Ada Intervensi Tidak Dibenarkan dan Tidak Objektif
Pemberhentian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) karena adanya intervensi pihak luar atau tuntutan massa adalah tindakan yang tidak dibenarkan.
-
Mantan Hakim Konstitusi Aswanto Jadi Ahli Dalam Sidang PHPU yang Diperiksa Guntur Hamzah
Aswanto hadir di dalam sidang panel 1 dan dan membaca sumpah di depan tiga hakim konstitusi: Suhartoyo, Guntur Hamzah, dan Daniel Foekh.
-
Anwar Usman Muncul di Sidang Putusan Sengketa Pileg Meski Tidak Ikut Mengadili Perkara terkait PSI
Dalam sidang putusan dismissal sengketa Pileg, Anwar Usman tampak hadir. Dia duduk di bangku paling kanan dari sembilan hakim yang hadir.
-
Satu per Satu Gugatan Sengketa PPP ke MK Berguguran, Gugatan untuk DPRD Rembang Lanjut ke Pembuktian
Gugatan PPP dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif soal perpindahan suara ke Partai Garuda ditolak oleh kesembilan hakim MK.
