Pendidikan GOTAG
Formappi
Berita
-
Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN, Formappi: Tanggung Jawab Sekjen DPR akan Terganggu dengan Sendirinya
Lucius menilai penunjukkan Indra akan membuat tanggung jawab yang bersangkutan di DPR terganggu dengan sendirinya karena beban kerja yang bertambah.
-
Formappi Nilai Permintaan ICU untuk Wakil Rakyat Berlebihan, Begini Klarifikasi Politisi PAN
Formappi menilai permintaan ICU untuk wakil rakyat berlebihan, begini klarifikasi dari Anggota DPR Fraksi PAN Saleh Daulay.
-
Formappi : MKD Harusnya Proses Etik Anggota DPR yang Menolak Karantina Sepulang dari Luar Negeri
Lucius menyebut sikap Guspardi yang menolak menjalani karantina setelah pulang dari luar negeri sebagai hal yang memalukan, tak bisa dijadikan teladan
-
Formappi Sebut Anggota DPR yang Tolak Karantina Sepulang dari Luar Negeri Memalukan
Alasan Guspardi menolak karantina dengan dalih ingin mengikuti rapat di DPR tak sinkron dengan rendahnya kinerja DPR selama ini.
-
Formappi Soal Pelat Nomor Khusus DPR: Mereka Merasa Perlu Dikenal
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melontarkan kritik adanya pelat nomor kendaraan khusus anggota DPR RI.
-
Formappi Nilai Usulan Pembubaran Komisi VII DPR Berlebihan
Dari sisi beban kerja, pembagian mitra kerja Komisi memang terlihat timpang karena ketidakmerataan jumlah kementerian yang menjadi mitra Komisi.
-
Formappi : Lebih Gentle jika Azis Syamsuddin Mundur Atas Kesadaran Sendiri
Formappi mendesak Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mundur dari posisinya setelah ruangannya digeledah KPK, itu akan terlihat lebih gentle.
-
Formappi Saran BAKN DPR Dibubarkan Karena Dianggap Gagap Tugas
Formappi menilai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) gagap dalam menjalankan tugas sebagai satu di antara alat kelengkapan dewan.
-
Kritisi Kinerja DPR, Formappi: Tiga Komisi Tidak Melakukan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020
Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyebut realisasi Bidang Anggaran DPR RI kacau.
-
Diduga Ada Sabotase Politik yang Hambat Penetapan RUU Prolegnas Prioritas 2021
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menetapkan 38 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan tinggal disahkan melalui Rapat Paripurna.
-
Alasan Wagub DKI Tolak Permohonan Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD DKI
Vaksinasi keluarga anggota DPR dipermasalahkan, Wagub DKI pilih tolak permohonan DPRD DKI soal vaksinasi keluarga anggota dewan.
-
Tanggapan Anggota DPR Ketika Keluarganya Dipermasalahkan Terima Vaksinasi Covid-19
Bukhori Yusuf nilai ada 3 alasan mengapa keluarga anggota DPR juga turut divaksin padahal bukan kategori pekerja publik.
-
Formappi Permasalahkan Keluarga Anggota DPR Ikut Vaksinasi, Tak Termasuk Kategori Pekerja Publik
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai keluarga dari anggota DPR tak termasuk dalam kategori
-
Perkumpulan Warga Muda: Jadikan Pilkada Momentum Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan
Perkumpulan Warga Muda mengajak pemuda-pemudi Indonesia menggalang ide-ide inovatif bagi pembangunan daerah.
-
RUU Larangan Minuman Beralkohol Masuk Prolegnas 2021, Formappi Pertanyakan Urgensinya
Formappi melalui Lucius Karus, mengkritik RUU Larangan Minuman Beralkohol masuk Prolegnas 2021.
-
Formappi: Rapat Paripurna Tak Diminati Anggota DPR Meski Digelar Virtual
Pada Masa Sidang I ini kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna terbanyak hanya 68 persen dari keseluruhan anggota DPR.
-
Formappi Desak Jokowi Pecat Menteri Terkait Masih Adanya Kesalahan Dalam UU Cipta Kerja
Temuan kesalahan pada naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin menguatkan bahwa ada kekacauan dalam proses legislasi.
-
Optimisme Ketua DPR Selesaikan RUU Prolegnas Prioritas di Masa Sidang I Tidak Tercapai
Leo menyebut, optimisme DPR menyelesaikan seluruh RUU dalam daftar prolegnas prioritas tersebut ternyata tidak tercapai.
-
DPR Dianggap Mustahil Bisa Selesaikan 35 RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hingga Akhir Tahun
Hal itu disampaikan Formappi dalam Rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021.
-
Formappi: DPR Tidak Membuka Secara Luas Partisipasi Publik dalam Pembahasan UU Cipta Kerja
DPR justru tidak membuka ruang secara luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan, sehingga memunculkan gelombang protes dan demonstrasi di berbagai
