Pendidikan GOTAG
Direksi BUMN
Berita
Foto (8)
-
Direksi Bukan Penyelenggara Negara di UU BUMN, DPR: Silakan Masyarakat Gugat ke MK
Pasal di UU BUMN mengundang banyak kritik karena salah satu objek yang ditindak KPK adalah penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
-
UU BUMN, KPK Tak Bisa Lagi Tangkap Direksi dan Komisaris yang Tersangkut Korupsi
UU BUMN menyatakan, direksi maupun komisaris perusahaan pelat merah tidak lagi dihitung sebagai penyelenggara negara.
-
Tak Mau Tegur Direksi di Depan Media, Prabowo Sambutan Town Hall Meeting Danantara Secara Tertutup
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan klarifikasi soal alasan dirinya memberikan sambutan di acara Town Hall Meeting Danantara secara tertutup.
-
Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK?
Danantara akan menggunakan dana dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.
-
Dinilai Kerap Jadi 'Raja Kecil', DPR Usul Ada Peraturan yang Batasi Jabatan Dirut BUMN
peraturan tersebut bisa berupa Peraturan Menteri (Permen) BUMN atau Peraturan Presiden (Perpres). Menurut dia, ini agar dirut dan direksi BUMN
-
Guru Besar UKI: Prinsip Business Judgment Rule Lindungi Direksi BUMN Dari Jeratan Hukum
Guru Besar UKI menjelaskan bahwa kajian hukum terhadap perseroan terbatas termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari hukum bisnis.
-
Direksi BUMN Didorong Terapkan Prinsip Business Judgement Rule dalam Keputusan Bisnis
Pemahaman tentang Business Judgement Rule dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri jajaran direksi BUMN.
-
Direksi BUMN Diingatkan Agar Tak Pamer Harta di Media Sosial
Para direksi BUMN dan pejabat di perusahaan-perusahaan pelat merah untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.
-
Dua Tahun Lalu Direksi Pertamina Sudah Diingatkan, Sebelum Terjadi Depo Plumpang Terbakar
Erick Thohir sudah mengingatkan aspek keamanan depo Pertamina Plumpang sejak dua tahun lalu.
-
Erick Thohir Berkomitmen Hadirkan Anak Muda dan Perempuan di Jajaran Formasi Direksi BUMN
Erick Thohir menargetkan, setidaknya keterwakilan perempuan di BUMN sebanyak 25 persen dari keseluruhan Direksi yang ada saat ini.
-
Komisaris PT KAI dari PSI Respons PP 23/2022 Terkait Direksi BUMN
Komisaris PT Kereta Api Indonesia, Endang Tirtana mengaku siap menjalankan aturan yang melarang komisaris menjadi pengurus partai politik.
-
Erick Thohir Ingatkan Komisaris dan Direksi BUMN Harus Siap Dicopot
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan seluruh pejabat di perusahaan BUMN harus siap dicopot.
-
Menteri Erick Inginkan 20 Persen Direksi BUMN Diisi Perempuan
Dalam acara tersebut Erick berharap, agar Srikandi BUMN menjadi core dalam transformasi di BUMN.
-
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Teken Kontrak Manajemen, Ini Tanggapan Pengamat
Mursalim menyambut positif kebijakan tersebut sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan plat merah menjadi lebih baik.
-
Tanri Abeng Minta Erick Thohir Cari Direksi Terbaik untuk BUMN
Tanri Abeng berpesan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir agar terus mengedepankan kebijakan strategis.
-
PROJO Minta Erick Thohir Perbanyak Komisaris dan Direksi BUMN dari Pendukung Jokowi
Ormas PROJO menanggapi perdebatan penunjukkan jabatan komisaris perusahaan BUMN untuk pendukung Presiden Joko
-
Erick Thohir Kini Izinkan Direksi BUMN Angkat 5 Staf Ahli dengan Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Staf Ahli Bagi Direksi BUMN.
-
Sebut 6.200 Komisaris dan Direksi BUMN Orang Titipan, Ini Alasan Adian Napitupulu
Adian Napitupulu menyebut 6.200 direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan orang-orang titipan.
-
Tak Cuma Pertamina, Erick Thohir Juga Akan Ubah Direksi di Tiga BUMN Ini, Cek Daftar Lengkapnya
Sejumlah gebrakan terus dilakukan oleh Erick Thohir selama dua bulan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).
-
Rangkap Jabatan Anak Cucu Perusahaan BUMN, Kabag Protokol dan Humas BUMN: Prinsipnya Tidak Dilarang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, akan mengkaji ulang ketentuan rangkap jabatan direksi, dan komisaris, dalam perusahaan pelat merah.
