Pendidikan GOTAG
Benny Sabdo
Berita
-
Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan
Buku Dr Puadi kupas peran strategis Bawaslu dalam pengawasan pemilu, jadi referensi penting bagi pembuat kebijakan.
-
Regulasi Pemilu di Masa Pandemi
Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, Pemerintah dan DPR perlu melakukan mitigasi secara konkrit melalui regulasi
-
Kontestasi Pemilihan dan Keadilan Sosial
Pesona kekuasaan telah membuat para pemburu kekuasaan, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dengan transaksi politik uang
-
Bawaslu Klarifikasi soal Tudingan Tak Gubris Laporan Tim RK-Suswono: Kami Tak Bisa Serampangan
Tim Pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), menyampaikan kekecewaan terhadap Bawaslu.
-
Bawaslu Jakarta Wanti-Wanti Pelaku Praktik Politik Uang di Pilkada : Bisa Dibui 6 Tahun
Benny menyatakan pihaknya bakal melakukan pengetatan patroli terhadap praktik politik uang dan akan dilakukan selama masa tenang berjalan
-
Bawaslu Jakarta Minta Masyarakat Berani Laporkan Politik Uang, Pembagian Sembako atau Voucher
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menegaskan, bakal melakukan pengetatan patroli terhadap praktik politik uang jelang pencoblosan
-
Bawaslu Tak Persoalkan Pramono Anung Beli Minuman Rp 200 Ribu Dari Warga Saat Blusukan di Kwitang
Bawaslu DKI Jakarta tidak mempersoalkan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung membeli minuman Rp 200 ribu saat blusukan.
-
Bawaslu Sebut Politik Dinasti Jadi Tantangan di Pilkada 2024
Namun saat ini, isu tantangan pilkada itu kini berubah terkait dengan pencatutan data warga hingga politik dinasti.
-
Bawaslu: Banyak Celah Dimainkan oleh Pelanggar Pilkada Supaya Tidak Kena Sanksi
Benny menekankan bahwa pihaknya bakal selalu bersikap tegas dalam melakukan pengawasan tindak dugaan pelanggaran.
-
Bawaslu Buat Tim Khusus Telusuri Dugaan Pencatutan KTP Warga Jakarta oleh Pasangan Calon Dharma-Kun
Bawaslu sedang melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap data-data yang berkaitan dengan pencatutan tersebut.
-
Dugaan Pencatutan NIK, Bawaslu DKI Minta Masyarakat Lengkapi Syarat Formil dan Materiil Pelaporan
Bawaslu DKI meminta masyarakat yang merasa menjadi korban dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) agar melaporkan hal tersebut.
-
Klik infopemilu.kpu.go.id untuk Cek NIK Dipakai Dukung Calon di Pilkada 2024, Lapor jika Dicatut
Cara cek apakah NIK dipakai untuk mendukung calon di Pilkada 2024 atau tidak lewat https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.
-
Bawaslu DKI Sudah Terima Perbaikan Permohonan Gugatan Pasangan Cagub/Cawagub Dharma-Kun terhadap KPU
Bawaslu DKI Jakarta telah menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh bakal pasangan cagub dan cawagub Pilkada DKI Jakarta 2024 Dharma-Kun.
-
Gibran Diduga Langgar Aturan Kampanye, TKN: Kita Hargai Hukum, tapi Bawaslu Harus Transparan
TKN Prabowo-Gibran bereaksi soal Gibran diduga langgar aturan kampanye. TKN menegaskan pihaknya tak ingin berbuat curang.
-
Tindak Lanjuti Laporan Penggelembungan Suara Caleg, Bawaslu Jakut Panggil Ketua DPD Demokrat DKI
Pemanggilan pertama tidak dihadiri oleh Santoso sehingga pihak Bawaslu Jakarta Utara pun mengagendakan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan
-
Sengketa Pilkada: Bawaslu Tidak Perlu Menunggu Laporan
Dalam masa tenang ini masih diwarnai masalah klasik pilkada, yaitu politik uang, ketidaknetralan TNI-Polri dan ASN serta problematika daftar pemilih
-
Pengamat: Presiden Lantik Bupati/Walikota Sah dan Tidak MelanggarKonstitusi
Benny Sabdo menegaskan desentralisasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanyalah desentralisasi eksekutif.
-
Pengamat: Kapal Ditenggelamkan, Gembong Narkoba Dieksekusi, Tapi Kasus Pembakaran Hutan?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah memiliki ketegasan dan keberanian.
-
Lambannya Kejagung Usut Kasus Skandal 'Papa Minta Saham' Jadi Sorotan
Kejagung juga belum melakukan pelacakan dan pencekalan terhadap Riza Chalid yang melarikan diri
-
MKD Layak Jatuhkan Sanksi Berat Terhadap Novanto
Direktur Eksekutif Respublica Political Institute Benny Sabdo mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi berat kepada ketua DPR
