Pendidikan GOTAG
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Berita
Foto (131)
-
Tidak Mau Gunakan BPK, Kejari Siantar Justru Gandeng Polmed Hitung Kerugian Negara
Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menggandeng Politeknik Negeri Medan (Polmed) menghitung dugaan kerugian negara.
-
Usut Gelaran Formula E, Refly Harun: Kok Terkesan KPK Melakukan Audit Sebuah Kegiatan
Saat ditanya kenapa KPK bertindak seperti itu, Refly mengatakan pertanyaan itu harusnya ditujukan ke KPK.
-
Bacakan Sumpah, Nyoman Adhi Resmi Jabat Anggota BPK RI 2021-2026
Nyoman Adhi Suryadnyana resmi menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2021-2026.
-
Kelebihan Insentif untuk Nakes Tidak Akan Ditarik
emerintah memutuskan tidak menarik kelebihan pembayaran insentif Nakes yang telah dibayarkan Pemerintah di tahun 2021.
-
Kelebihan Bayar Insentif Nakes Hingga Rp 50 Juta Terjadi akibat Duplikasi Data Penerima Insentif
Kemenkes mengambil alih pembayaran insentif dengan membuat aplikasi untuk dibayarkan langsung ke rekening nakes.
-
BPK: Kelebihan Pembayaran Insentif 8.961 Tenaga Kesehatan Diduga Akibat Data Ganda
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)Agung Firman Sampurna mengungkapkan, penyebab kelebihan pembayaran insentif pada 8.961 tenaga kesehatan (nakes)
-
Menkes: Kelebihan Pembayaran Insentif Nakes Tak Perlu Dikembalikan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kelebihan pembayaran insentif terhadap tenaga kesehatan tidak perlu dikembalikan.
-
Ketua BPK Bilang Tidak Berwenang Terkait Nama Menteri dalam Pandora Papers
Agung menjelaskan, pengujian terhadap dirjen pajak terkait dengan berbagai hal untuk mendapatkan keyakinan memadai terkait
-
BPK Ingatkan Empat Risiko ke Pemerintah soal Anggaran PEN Rp 700 Triliun Lebih di 2021
BPK memberi peringatan kepada pemerintah terkait adanya empat risiko dalam pengelolaan anggaran Penanganan Covid-19
-
BPK Ingatkan Pemerintah Empat Risiko Anggaran PEN Rp 700 Triliun Lebih di 2021
Anggota II BPK Pius Lustrilanang mengatakan, mitigasi risiko itu mengacu pada hasil pemeriksaan BPK atas program PC-PEN tahun 2020
-
BPK Ungkap Empat Masalah Pemerintah Saat Pandemi, Harus Diperbaiki
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada empat tema masalah pemerintah saat menghadapi pandemi Covid-19.
-
BPK Ingatkan Reformasi Pajak, Kesinambungan Fiskal dan Reformasi Kesehatan Harus Ditangani Segera
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada empat tema masalah pemerintah saat menghadapi pandemi Covid-19.
-
Luhut Siap Diperiksa BPK atau DJP Terkait Namanya Masuk dalam Laporan Pandora Papers
Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, dirinya sangat siap jika harus diperiksa oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) atau Direktorat Jenderal Pajak.
-
Anggaran Penanganan Covid-19, BPK Temukan Potensi Kecurangan Rp 2,94 Triliun
BPK mendapati 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
-
Begini Rekomendasi BPK, Merespon Polemik Program PC-PEN
BPK mengungkap ada 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
-
Program PC-PEN, BPK Temukan 2.843 Permasalahan Senilai Rp 2,94 Triliun
Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkapkan 2.170 temuan, yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun.
-
Koalisi Save BPK Prediksi Akan Ada Banyak Gugatan atas Terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana
Koalisi Save BPK menanggapi soal terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK RI usai meraih voting terbanyak di Komisi XI.
-
Jika Diminta DPR, BPK Siap Jelaskan Selisih Anggaran PEN Sebesar Rp 147 Triliun
BPK menyatakan siap jika diminta untuk menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya temuan selisih anggaran PEN
-
Temuan Selisih Anggaran PEN Sangat Memprihatinkan, Anggota Komisi XI DPR: Ini Persoalan Serius
BPK menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun.
-
Polemik Seleksi Anggota BPK, Sosok Kontroversi Ini Mengaku Siap Ambil Risiko
Posisi Harry sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat ini menimbulkan dugaan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Anggota BPK.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved