Pendidikan GOTAG
Apindo
Berita
Foto (7)
-
Syafii Efendi Puji Program UMKM Merdeka: Sangat Solutif Bagi Anak Muda Lampung dan Indonesia
Syafii Efendi memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap program kolaborasi yang digagas oleh Apindo Lampung.
-
Edukasi Perencanaan Keuangan Lebih Diterima Masyarakat Ketimbang Program Tapera
Keharusan membayar iuran Tapera hanya menjadi beban tambahan bagi pekerja muda yang sudah menghadapi tantangan biaya hidup yang tinggi.
-
VIDEO Asosiasi Pengusaha Minta Tapera Dibatalkan: Beratkan Pekerja dan Turunkan Daya Beli
Apindo bersama tujuh serikat pekerja buat nota kesepahaman tolak progam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
-
20.000 Buruh Dakal Demo di Istana 27 Juni 2024, Tolak Program Tapera
Ketua FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) Jakarta Yusup Suprapto mengatakan 20.000 ribu buruh akan melakukan aksi tolak program Tapera di Istana
-
Apindo Jakarta bersama Tujuh Serikat Pekerja Minta Progam Tapera Dibatalkan, Ini Alasannya
Solihin mengatakan bahwa pihaknya sejak sosialisasi Program Tapera tahun 2016 silam. DPP Apindo Jakarta telah menyatakan keberatan.
-
Undang-Undang KIA Disahkan, Pengusaha: Menambah Beban
Apindo sejatinya mendukung UU KIA ini karena bagus bagi kesejahteraan ibu dan anak dalam seribu hari pertama.
-
Tolak Kebijakan Tapera, Buruh di Bandung Barat: Sangat Memberatkan Buruh
Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pun menolak iuran Tapera karena makin memberatkan buruh.
-
Ada Penolakan Keras Buruh dan Pengusaha, Istana: Program Tapera Tetap Jalan Terus
Meskipun banyak mendapat protes para pekerja serta asosiasi pengusaha seperti Aprindo, pemerintah tidak akan membatalkan program Tapera.
-
Apindo Sebut Iuran Tapera Harusnya Sukarela, Buruh Minta Dibatalkan
Shinta bilang, karena iuran ini sifatnya Tapera, seharusnya tidak menjadi kewajiban bagi setiap pekerja
-
Apindo: Sikap Buruh dan Pengusaha Sama, Tolak Gaji Pekerja Dipotong untuk Iuran Tapera
Apindo telah bersurat kepada pemerintah terkait dengan peraturan ini, menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas pungutan upah pekerja untuk Tapera.
-
RI Bakal Jadi Anggota OECD, Airlangga Sebut Ini Tindak Lanjut UU Omnibus Law Cipta Kerja
Tiga tahun ini adalah target internal agar seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dan terlibat di proses aksesi dalam standar praktis.
-
Apindo Tolak Kebijakan Pemberlakuan Iuran Tapera
Apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera
-
Jokowi Tetap Melaju Tak Dengarkan Suara Pekerja dan Pengusaha, Gaji Makin Tipis Dipotong Tapera
Pekerja diwajibkan untuk membayarkan iuran perumahan rakyat dengan besaran 2,5% dari upah dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja.
-
Pengusaha Usul Ada Menteri yang Fokus Urus Properti di Kabinet Prabowo
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan adanya kementerian yang fokus mengurus sektor properti di kabinet Prabowo-Gibran.
-
Apindo Ungkap Penyebab Utama Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup
Penurunan permintaan ekspor dinilai tak lepas dari kondisi geopolitik yang terjadi dan dampaknya telah mempengaruhi Indonesia.
-
Peringati Hari Buruh, Pengusaha Soroti Hubungan Industrial Pancasila
Apindo mendukung dan berharap juga berperan aktif dalam penguatan HIP dan setiap upaya untuk meningkatkan kelangsungan berusaha.
-
Pasca Putusan MK, Dunia Usaha Harapkan Transisi Kepemimpinan Berjalan Lancar
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani melihat putusan Mahkamah Konstitusi akan mendukung penciptaan iklim usaha yang positif.
-
Apindo: Konflik Iran VS Israel Berdampak Buruk ke Ekonomi Indonesia, 'Ini Baru Perang 1-2 Hari'
Shinta Kamdani menilai konflik antara Iran VS Israel akan berdampak buruk terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia
-
PMI Manufaktur Nasional Ekspansif Jadi Momentum Pemerintah Keluarkan Kebijakan Pro Industri
Berdasarkan data S&P Global, indicator Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia terus berada dalam fase ekspansif pada Februari.
-
Apindo Ajak Pengusaha Ikuti Ketentuan Pemerintah Soal Pemberian THR, Lakukan Dialog Jika Tak Mampu
Pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
