Pendidikan GOTAG
Apindo
Berita
Foto (7)
-
Apindo Keberatan UMP Naik 6,5 Persen, Partai Buruh Kompromistis: Angkanya Sudah Lampaui Inflasi
Apindo merasa diabaikan pemerintah soal keputusan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada 2025.
-
Pengusaha Kecewa Tak Dilibatkan Penetapan Upah, Prabowo Dipuji Buruh Lebih Baik Dibanding Jokowi
Kalangan pengusaha merasa tidak dilibatkan pemerintah dalam merumuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 6,5 persen.
-
Pemerintah Umumkan UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Ini Respons Apindo
Apindo belum mengetahui landasan apa yang digunakan pemerintah untuk menaikkan UMP 6,5 persen.
-
Pengusaha Masih Tunggu Aturan soal Kenaikan UMP Tahun Depan di Angka 6,5 Persen
Presiden Prabowo Subianto menaikkan UMP 6,5 persen. Apindo masih menunggu regulasi mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi dari pemerintah.
-
Investor Asing Keluhkan Ketidakpastian Aturan Upah Minimum Pekerja ke Apindo
Pengurus Apindo kerap mendapat keluhan dari para investor asing terkait dengan ketidakpastian mengenai regulasi upah minimum di Indonesia.
-
Pengusaha Pusing Jika Upah Minimum 2025 Naik 3 Persen, Apalagi Sesuai Tuntutan Buruh 20 Persen
Ada dampak multiplier effect yang akan memperbesar beban pengeluaran perusahaan, bahkan bisa mencapai 5 persen hingga 6 persen.
-
Pengusaha Ingatkan Pemerintah Investor Asing Pernah Hengkang dari RI Akibat Polemik Upah Pekerja
Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas membahas upah minimum Provinsi (UMP) 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.
-
Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen Bis Turunkan Konsumsi Domestik
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025 akan memperburuk laju konsumsi domestik.
-
Berikut Dampak Kenaikan PPN 12 Persen ke Kantong Masyarakat
Di atas kertas harga minuman ringan senilai Rp 3.500 akan naik jadi Rp 3.535 jika tarif PPN berubah dari ke 12 persen.
-
Pengusaha Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Ganggu Target Prabowo Kejar Ekonomi Tumbuh 8 Persen
MK meminta pembentuk UU, yakni DPR dan pemerintah menyusun UU Ketenagakerjaan baru dalam waktu maksimal dua tahun.
-
Pengusaha Klaim Sudah Susun Proyeksi Upah 2025, Ambyar oleh Putusan MK Atas UU Cipta Kerja
Pengusaha sudah memproyeksi upah minimum untuk tahun 2025 sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Cipta Kerja.
-
Buruh Menang Gugatan di MK, Pebisnis Keluhkan Peraturan Ketenagakerjaan Kembali Berubah
APINDO mengungkapkan kekhawatiran kembali berubahnya peraturan ketenagakerjaan di Indonesia pasca terbitnya putusan MK tentang UU Cipta Kerja.
-
Pengusaha Bersedia Patuhi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ingatkan Ekonomi RI Lagi Tertekan
APINDO menyatakan siap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi soal judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
-
Pengusaha Janji Patuhi Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Tapi Singgung Perekonomian RI Lagi Tertekan
Perekonomian Indonesia dinilai sedang menghadapi tekanan dan perlambatan imbas dari tantangan ekonomi global.
-
Kata Pengusaha Soal Putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi: Ganggu Perencanaan Investor
Aliran modal di Indonesia disebut dapat melambat dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.
-
Apindo Khawatir Investor Asing Tinggalkan Indonesia Jika Rumusan Upah Minimum Diubah Lagi
Penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana
-
Apindo Minta Sritex Tak Buru-buru PHK Karyawan Meski Pailit
Shinta Kamdani menyarankan, PT Sri Rejeki Isman (SRIL) atau Sritex untuk tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
-
Dinilai Mengancam Ribuan Pekerja Sektor Tembakau, Apindo Tolak PP 28/2024
Apindo mengkritik aturan zonasi penjualan rokok dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari fasilitas pendidikan.
-
Apindo Dukung Bergabungnya Sri Mulyani di Kabinet Prabowo Subianto
Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, menteri yang memiliki rekam jejak baik dan kompetensi di bidangnya sangat penting di Kabinet Prabowo.
-
Pengusaha Sarankan Prabowo Bentuk Kantor Khusus untuk Awasi Koordinasi Kabinet Gemuk
Shinta Kamdani sarankan Prabowo bentuk kantor khusus untuk awasi kabinet besar.
