TAG
Apindo
Berita
Foto (7)
-
Polemik Perppu Cipta Kerja, Pengusaha dan Serikat Pekerja akan Memberikan Pernyataan Siang Ini
Menanggapi Perppu Cipta Kerja ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan DPP KSPSI akan menggelar konferensi pers atau konpers di waktu bersamaan
-
Bulan Depan Mulai Diterapkan Kebijakan Bebas Kendaraan ODOL, Pengusaha: Akan Chaos
Jika kapasitas angkutan logistik diturunkan seiring pelarangan ODOL, maka ongkos kirimnya akan mengalami kenaikan.
-
Presiden KSPI Said Iqbal: Pengusaha Serakah, Sudah 3 Tahun Upah Tidak Naik
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berkeinginan untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung.
-
Partai Buruh Kecam Sikap Pengusaha Gugat Aturan Penetapan UMP 2023
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya menolak keras sikap Apindo yang masih ingin menerapkan PP 36/2021 dalam formula kenaikan
-
Buruh Minta UMP Jakarta Sebesar Rp5,1 Juta pada Tahun Depan, Berikut Alasannya
Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta tahun 2023 berdasarkan formula yang diatur dalam Permenaker 18/2022 dengan kenaikan 5,6 persen.
-
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Bandingkan Usulan UMP Apindo dan Kadin
Buruh secara tegas menolak usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) versi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP)
-
Presiden KSPI Ungkap Pengusaha Beda Usulan Soal UMP Jakarta, Mana Lebih Besar?
Di mana, versi Apindo menggunkan PP 36/2021 yang sudah digantikan oleh Permenaker 18/2022 dengan kenaikan 2,62 persen sebesar Rp 4.763.293.
-
Besaran UMP DKI 2023 Masih Dibahas, Apindo Sebut Tetap Berpedoman pada PP Nomor 36
Apindo DKI Jakarta bersama pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, akan membahas besaran UMP 2023 melalui Sidang Dewan Pengupahan.
-
Buruh Minta Kenaikan Upah 2023 Sebesar 13 Persen di Tengah Badai PHK, GoTo Hingga Industri Tekstil
Kenaikan upah untuk tahun 2023 harus mengacu pada kebutuhan hidup yang layak, bukan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021.
-
Apindo Minta Pemerintah Konsisten dalam Implementasikan PP 36/2021 Terkait Pengupahan
Bila terjadi perubahan substansi PP 36/2021 maka hal itu menunjukkan kekhawatiran pemerintah dalam melakukan reformasi struktural perekonomian RI
-
Badai PHK Mulai Bermunculan, Ini Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Sri Mulyani Lakukan Monitoring
Pekerja terkena PHK dalam sembilan bulan pada tahun ini, atau hingga September 2022 mencapai 10.765 orang.
-
Kemenaker Diminta Buat Aturan Jam Kerja Fleksibel Cegah PHK, Pengusaha: Tidak Bekerja Tidak Dibayar
Dengan aturan no work no pay, maka perusahaan bisa memberlakukan jam kerja minimal 30 jam seminggu.
-
Harga Mobil Baru Mengalami Kenaikan Akibat Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS
Pelemahan rupiah akan lebih berdampak terhadap sektor industri yang menggunakan bahan baku impor dalam kegiatan produksi.
-
Kerja Sama dengan Kadin dan Apindo, Spark Perkuat Ekosistem Keamanan Siber
Ancaman dan risiko keamanan siber (cybersecurity) semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan transformasi digital di berbagai sektor usaha.
-
Ekspor Sepatu dan Garmen Tertekan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Minta Pengusaha Tidak Lakukan PHK
Akibat adanya resesi membuat penjualan ekspor sepatu turun sebanyak 50% dan 30% di garmen.
-
Pengusaha Minta Utamakan Aspek Legal dalam Penentuan UMP DKI 2023: Selama 2 Tahun Kami Buang Duit
Pengusaha berharap penetapan metode upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, tidak direvisi kepala daerah.
-
Aturan Check In di Hotel Berimplikasi ke Wisatawan, Turis Asing Bisa Dijerat Pasal Perzinaan
Hariyadi Sukamdani memandang persoalan check-in di hotel seharusnya sudah ranah privat dan tidak diatur dalam negara apalagi dianggap perbuatan pidana
-
Buruh Minta Kenaikan UMP Tahun Depan Sebesar 13 Persen, Ini Jawaban Pengusaha
Kenaikan UMP 13 % mengacu pada estimasi inflasi tahun 2023 sebesar 7%-8% dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,8%.
-
Pengangguran RI Telah Menurun ke Level 5,83 Persen
Namun ada fakta menarik bahwa jumlah investasi yang masuk Indonesia tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.
-
Harga BBM Naik, Apindo: Ada Dua Hal yang Perlu Dimitigasi, Daya Beli dan Inflasi
Apindo sebut ada dua efek yang perlu dimitigasi dengan baik oleh pemerintah karena dampak kenaikan BBM. apa saja?