Pendidikan GOTAG
Akmal Malik
Berita
-
Reformasi Birokrasi ASN di Daerah Diperluas, Naik Pangkat Tiap 2 Tahun dan Usia Pensiun Ditambah
Kesempatan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap mengembangkan karier dan potensinya juga menjadi perhatian.
-
Wali Kota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri: Negara Tidak Boleh Memisahkan Agama dengan Sekolah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menelpon Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Genius Umar.
-
Kemendagri: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Akan Dilakukan Serentak Dalam 3 tahap
Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2020 akan dilakukan secara serentak dalam 3 tahap.
-
Kemendagri Akan Ambil Keputusan Sebelum 17 Februari 2021 Tentukan Nasib Orient Patriot Riwu Kore
Kemendagri segera mengambil keputusan terkait polemik status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT
-
Pengamat: Pemberhentian Risma sebagai Wali Kota Surabaya Tetap Harus Melalui Rapat Paripurna DPRD
Jika Risma tetap berkeinginan untuk meresmikan jembatan atau museum atau apapun, hal itu tentu diperbolehkan.
-
Polemik Risma Rangkap Jabatan, Respons Kemendagri Hingga Khofifah Tunjuk Plt Wali Kota Surabaya
Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal rangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya menuai sorotan.
-
Risma Jadi Mensos, Kemendagri dan Khofifah Sebut Posisi Wali Kota Surabaya Diisi Whisnu Sakti Buana
Akmal Malik menyampaikan Risma secara otomatis diberhentikan dari jabatan Wali Kota Surabaya saat dilantik menjadi Mensos.
-
Kontroversi Risma Rangkap Jabatan, Disebut Langgar Undang-Undang Tapi Presiden Mengizinkan
Risma mengatakan tujuannya ke Surabaya adalah untuk meresmikan Jembatan Joyoboyo dan Museum Olahraga.
-
Kemendagri: Risma Diberhentikan dari Jabatan Wali Kota Surabaya Sejak Dilantik Jadi Menteri Sosial
Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait status jabatan Wali Kota Surabaya yang Tri Rismahari setelah dilantik jadi Menteri Sosial.
-
Keseimbangan Aspek Manajerial dan Politik dalam Pilkada Dinilai Sangat Penting
Pilkada langsung dan serentak di Indonesia, merupakan salah satu bentuk administrasi publik yang penting dalam rekruitmen kepemimpinan lokal
-
Mendapat Teguran Mendagri, Bupati Muna Barat Laode Radjiun Dinyatakan Positif Covid-19
53 bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada Serentak 2020 yang merupakan petahana mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri.
-
Dirjen Otda Minta Jajaran Kemendagri Sinergi dengan Masyarakat Antisipasi Bencana
Akmal Malik meminta seluruh jajaran Kemendagri untuk dapat bersinergi bersama masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
-
Temuan Rekening Kasino Milik Kepala Daerah, Akmal Malik: PPATK Cerdik Melempar Isu
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan PPATK cerdik melempar isu, dengan tetap menjaga undang-undang
-
Kemendagri Anggap Larangan Mantan Narapidana Korupsi Maju Pilkada Langgar Undang-Undang
Akmal Malik tak sepakat dengan usulan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi mengikuti Pilkada Serentak 2020.
-
Kemendagri Sebut Pimpinan Ibu Kota Baru dari ASN
Akmal menegaskan pemerintah yang akan menentukan syarat serta ASN yang akan memimpin ibu kota baru tersebut dan diawasi oleh Kemendagri.
-
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Masa Jabatannya di Bawah Lima Tahun
Pemilihan kepala daerah nantinya akan disamakan penyelenggaraannya dengan Pilpres dan Pileg.
-
Jelang Pilkada Serentakl 2020, Kemendagri Akan Pertegas Larangan Mutasi Jabatan Demi Netralitas ASN
Netralitas ASN (aparatur sipil negara) akan dievaluasi menghadapi Pilkada serentak 2020 yang rencananya akan dilaksanakan 23 September 2020.
-
78 Persen Kepala Daerah Berpotensi Maju Lagi di Pilkada Serentak 2020
78 persen kepala daerah memiliki potensi untuk maju kembali mencalonkan diri dalam Pilkada serentak 2020.
-
Kemendagri Sebut Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa Sudah Saatnya Diwujudkan
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa menjadi suatu keniscayaan.
-
Jika Tak Terpilih Jadi Wapres, Bisakah Sandiaga Kembali Menjadi Wagub DKI? Ini Jawaban Kemendagri
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menjawab, tak ada aturan yang melarang Sandiaga
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved