Pendidikan GOTAG
Akmal Malik
Berita
-
Dilantik Jadi Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik: Saya 'TNI', Taat Nurut Instruksi, Perintah, Siap
Akmal Malik masih menunggu arahan-arahan spesifik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
-
Akmal Malik Dilantik Jadi Pj Gubernur Kaltim Gantikan Isran Noor
Akmal Malik menjadi Pj Gubernur Kaltim menggantikan Isran Noor yang memasuki masa purna tugas per 1 Oktober 2023.
-
Kementerian Dalam Negeri Gelar Pelatihan Penguatan Kapasitas Orang Asli Papua
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri menggelar Pelatihan Penguatan Kapasitas Orang Asli Papua (OAP).
-
Kemendagri Minta Seluruh Daerah Saling Bantu Selaraskan Produk Hukum di Indonesia
Akmal Malik mengharapkan seluruh daerah harus saling membantu sama lain guna menyelaraskan produk-produk hukum di Indonesia.
-
Kesaksian Pj Gubernur Sulbar Terkait Sosok Tjahjo Kumolo: Baik Hati, Mengabdikan Diri untuk Bangsa
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, mengungkapkan bagaimana sosok Tjahjo Kumolo di matanya.
-
Mendagri Lantik 5 Penjabat Gubernur, Ini Sosok yang Harta Kekayaanya Paling Banyak Menurut LHKPN KPK
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah resmi melantik lima penjabat (pj) gubernur untuk Provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung.
-
Mendagri Tito Ungkap Mekanisme Evaluasi, hingga Pesan Presiden Bagi PJ Gubernur yang Baru Dilantik
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian resmi melantik lima orang Penjabat (PJ) Gubernur pada Kamis, (12/5/2022).
-
Profil Akmal Malik yang Dilantik Jadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, Gantikan Ali Baal Masdar
Berikut profil Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, pengganti Ali Baal Masdar (ABM).
-
Daftar Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Akan Dilantik, Al Muktabar hingga Ridwan Djamaludin
Inilah daftar harta kekayaan lima penjabat (Pj) gubernur yang akan dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Kamis (12/5/2022). Siapa yang paling kaya?
-
Daftar Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Akan Dilantik, Siapa Paling Kaya?
Inilah daftar harta kekayaan lima penjabat (Pj) gubernur yang akan dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Kamis (12/5/2022). Siapa yang paling kaya?
-
Kemendagri: Penjabat Kepala Daerah Menjabat Selama 1 Tahun, Ada Evaluasi Setiap 3 Bulan
Kepala daerah hasil Pilkada dievaluasi oleh DPRD, maka penjabat kepala daerah dievaluasi pimpinan tertinggi ASN, yakni Presiden.
-
Kemendagri Bantah Penunjukan PJ Gubernur Tidak Transparan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah penunjukan penjabat (PJ) Gubernur tidak transparan.
-
Pemerintah Jawab soal Tudingan Tak Transparan dalam Proses Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Pemerintah menjelaskan soal mengapa penunjukan penjabat kepala daerah yang bakal mengisi kekosongan sejumlah wilayah
-
Kemendagri: 660 Pejabat Tinggi Madya Berpotensi Ditunjuk Jadi PJ Gubernur
Lebih dari 600 pejabat tinggi madya berpotensi ditunjuk untuk menjadi penjabat (PJ) Gubernur.
-
Usulan Masa Jabatan Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI Jakarta Diperpanjang, Dimentahkan Kemendagri
Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis pada Oktober 2022. sementara pilkada baru digelar tahun 2024.
-
Dirjen Otda Kemendagri: Melanggar Aturan, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
Apabila diperpanjang, justru itu akan bermasalah dari sisi perundang-undangan dan berpotensi melanggar aturan.
-
Laksanakan Perintah Presiden, Kemendagri Setujui Penyetaraan Jabatan 160 Pemda
Penyederhanaan Birokrasi menjadi dua level, merupakan salah satu dari lima program prioritas Presiden RI Joko Widodo, dalam periode keduanya.
-
Dualisme Sekda Papua, Legislator Golkar Desak Ditjen Otda Kemendagri Diganti
Robert Joppy Kardinal mendesak agar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kini dijabat - oleh Ak
-
Revisi UU Otsus Sangat Penting untuk Peningkatan Kesejahteraan Warga Papua
Tercatat, dalam 20 tahun terakhir, anggaran Otsus yang telah diberikan oleh pemerintah untuk Papua mencapai Rp146,39 triliun.
-
Kemendagri Gunakan e-Perda untuk Atasi Kerancuan Regulasi OPD
Pasalnya, OPD kerap menggunakan regulasi lama dan tidak relevan untuk membuat suatu kebijakan.
