Pendidikan GOTAG
Abdul Fickar Hadjar
Berita
Foto (2)
-
Abdul Fickar Hadjar Sebut Memiskinkan Koruptor Lebih Membuat Jera daripada Hukuman Mati
Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai hukuman mati tidak akan memberikan efek jera terhadap kasus tindak pidana korupsi.
-
Pasal Hukuman Mati untuk Koruptor sudah Ada, Pengamat Hukum: Tinggal Ketegasan Pemerintah
Pengamatan Hukum Universitas menjelaskan sebenarnya sudah ada hukum yang mengatur wacana tersebut tinggal menunggu ketegasan dari pemerintah.
-
Jokowi Mau Hukum Mati Koruptor, Tapi Malah Kasih Grasi ke Koruptor
Sangat disayangkan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut hukuman mati diberlakukan dalam keadaan tertentu.
-
Respons Sejumlah Tokoh Tanggapi Wacana Jokowi tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Koruptor
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati dapat diterapkan bagi pencuri uang negara (koruptor)
-
Soal Penyelundupan Harley Ari Askhara, Abdul Fickar Sebut Semua Pihak Terkait Bisa Terseret Pidana
Abdul Fickar Hadjar menegaskan dalam tindakan pidana, yang membantu melancarkan tindakan melanggar hukum juga akan ikut terseret.
-
MA Harus Beri Jaminan Keamanan Kepada Hakim
Menurut dia, kasus dugaan pembunuhan terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin, menjadi momentum bagi MA memberikan perlindungan
-
Aset First Travel Dirampas Negara, Pengamat Hukum: Harusnya Prioritaskan Dulu pada yang Berhak
Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar terkait hal ini mengatakan jika hak korban diserahkan kepada negara tentu yang akan dirugikan adalah negara.
-
Soal Pengembalian Aset First Travel, Pakar Hukum: Seharusnya Korporasi Berhak Menerima
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan aset milik First Travel yang disita seharusnya dikembalikan ke korporasi.
-
Aset First Travel Tidak Dikembalikan ke Korban, Ahli Hukum Sarankan Buat Gugatan Baru
Abdul Fickar Hadjar mengatakan dapat membuat gugatan baru yang masuk ke perkara perdata kepada korporasi dan negara.
-
Aset First Travel Tidak Dikembalikan ke Korban, Ahli Hukum: Seharusnya Dikembalikan ke Korporasi
Abdul Fickar Hadjar mengatakan aset milik First Travel yang disita seharusnya dikembalikan ke badan usaha, yakni First Travel.
-
Pakar Hukum: Dewan Pengawas Disebut Lembaga Tertinggi di KPK
Abdul Fickar juga berpendapat dengan adanya dewan pengawas maka jabatan pimpinan KPK tidak lagi bergengsi.
-
Rekomendasi Pansus Pelindo II DPR-RI, Presiden Wajib Ambil Tindakan
Presiden wajib melaksanakan rekomendasi tersebut dengan mengambil tindakan-tindakan tertentu, semisal memecat pejabat yang terlibat dan lain-lain
-
Pengamat: Pemberian Amnesti Harus Diperketat, Jangan Timbulkan Celah Hukum
Upaya pembaharuan aturan amnesti tersebut perlu dilakukan agar pemberian amnesti tidak menjadi celah hukum bagi narapidana
-
Tempuh Jalur Konstitusi Jika Kecewa Hasil Pemilu
sikap tegas dan transparan para penyelenggara pemilu penting dilakukan untuk menghindari prasangka negatif adanya kecurangan dalam proses pemilu
-
Timbulkan Kesan Negatif, Wiranto Diminta Batalkan Pembentukan Tim Asistensi Hukum
Alumni LBH–YLBHI mendorong Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum
-
Pakar Hukum Uraikan 3 Faktor Penyebab Maraknya Terpidana Kasus Korupsi Ajukan PK
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyoroti sejumlah terpidana kasus korupsi yang mengajukan upaya peninjauan kembali (PK)
-
Pakar Hukum: Kicauan Andi Arief di Twitter soal Surat Suara Tercoblos Tidak Penuhi Unsur Pidana
dalam tweet tersebut, Andi Arief bukan membenarkan kabar mengenai tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.
-
Pakar Hukum : Menkum-HAM Seharusnya Segera Cabut Badan Hukum BANI Versi Sovereign
Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
-
Penahanan Setnov Memang Melanggar HAM, Tapi Legal Jika Dilakukan KPK
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai penahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap tersangka korupsi e-KTP atau
-
Dalih Setya Novanto Menolak Diperiksa KPK Dinilai Menghina Akal Sehat
Tindakan kuasa hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi yang mengatakan harus ada izin dari Presiden untuk memeriksa kliennya dianggap telah menghina akal
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved