Pendidikan GOTAG
Abdul Fickar Hadjar
Berita
Foto (2)
-
Pakar Hukum: Kasus Migor Tak Boleh Berhenti di Tengah Jalan
Abdul Fickar Hajar, mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil
-
Pakar Ungkap Polri Tak Bisa Hentikan Kasus Korban Begal Bunuh Pembegal Karena Alasan Bela Diri
Ia menyatakan bahwa SP3 hanya bisa diterbitkan jika tidak adanya unsur pidana di balik kasus tersebut.
-
Bayar Rp1,5 Juta untuk Akses Konten Porno Dea OnlyFans, Aturan Apa yang Dilanggar Marshel Widianto?
Komika Marshel Widianto mengakui bahwa dirinya membayar untuk bisa mengakses konten video porno milik Dea OnlyFans.
-
Overview Tribunnews 7 April 2022: Vonis 2 Tahun untuk Tewasnya Gilang Endi Saputra
Program talkshow Overview Tribunnews edisi Kamis (7/4/2022) tema "Vonis 2 Tahun untuk Tewasnya Gilang", pukul 16.00 WIB.
-
KemenPPPA Sebut Restitusi Korban Herry Wirawan Tak Ditanggung Negara, Ahli: Negara Tak Boleh Menolak
Menteri PPPA sebut negara tak menanggung restitusi korban rudapaksa Herry Wirawan, pakar ingatkan negara tak boleh menolak.
-
Pakar Ingatkan Negara Tidak Boleh Menolak Kewajiban Ganti Rugi Rp 331 Juta Korban Herry Wirawan
Negara tidak boleh menolak kewajiban restitusi atau ganti rugi Rp331 juta santriwati korban rudapaksa Heru Wirawan.
-
Kuasa Hukum Ingin Selesaikan Kasus Edy Mulyadi Pakai UU Pers, Pakar Sebut Tidak Sesuai Konteks
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menyatakan perbuatan yang dilakukan Edy Mulyadi murni kasus dugaan ujaran kebencian.
-
Desak Buron di Singapura Dipulangkan, MAKI: Perjanjian Ekstradisi Jangan Cuma di Atas Kertas
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Indonesia memulangkan buronan yang berada di Singapura usai perjanjian
-
Besok Puspomad Serahkan Berkas Kolonel Priyanto Cs Kasus Pembunuhan Sejoli di Nagreg ke Otmilti
Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) bekerja cepat menangani kasus kecelakaan yang menewaskan sejoli di Nagreg, Kabupaten Bandung
-
Pakar Hukum Nilai Tak Ada Peluang Pelaku Kasus Nagreg Dapat Hukuman Ringan
Kecelakaan berujung pembunuhan sepasang remaja asal Garut, Jawa Barat, Handi Harisaputra (17) dan Salsabila (14) oleh tiga oknum TNI AD masih ramai.
-
Ahli Hukum Sebut Bripda Randy Bisa Saja Dijerat Pasal Perkosaan, Ini Alasannya
Ahli hukum menilai Bripda Randy, pacar mahasiswi di Mojokerto yang bunuh diri, bisa saja dijerat pasal perkosaan.
-
Pakar: Pinjol Ilegal Bukti Ketidakmampuan Negara Sejahterakan Masyarakat
Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar menyatakan fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah untuk mensejahterakan masy
-
Pakar Hukum: Fenomena Pinjol Ilegal Bukti Ketidakmampuan Negara Sejahterakan Masyarakat
Menurut Fickar, pemerintah atau perbankan yang dikelola negara belum mampu untuk menjangkau masyarakat yang meminjam uang
-
Ahli Hukum: Besaran Bunga Pinjaman Online Ilegal Tidak Rasional
Abdul Fickar Hadjar menegaskan pinjaman online ilegal terindikasi tidak rasional dalam memberikan suku bunga.
-
Pakar Kritik Mahfud MD Soal Imbauan Tak Usah Bayar Pinjaman di Pinjol Ilegal
Ia menyatakan, jangan sampai pemerintah disebut memberikan legalitas agar masyarakat tidak membayar utang.
-
Polisi Tak Boleh Sembarangan Periksa Paksa Ponsel Warga, Sanksinya Bayar Kompensasi Ganti Rugi
Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar menilai polisi artis Aipda Monang Parlindungan Ambarita yang viral memeriksa paksa ponsel warga adalah tindakan keliru
-
Video Beredar di Medsos, Komisi III DPR Minta Tindak Tegas Dugaan Praktik Bisnis Narkoba di Lapas
Mestinya Kalapas harus bertanggungjawab jika masih ada napi menjadi pelaku bisnis narkoba di Lapas
-
Pakar Hukum Harap BKN Perlancar Keinginan Polri Rekrut 57 Mantan Pegawai KPK
Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta untuk memperlancar proses perekrutan eks pegawai KPK menjadi ASN Polri.
-
Pakar Usul Kapolri Bentuk Divisi Khusus Anti Korupsi Untuk 57 Pegawai Yang Dipecat KPK
Fickar mengusulkan Polri membentuk Divisi Anti Korupsi yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Kapolri Diminta Tempatkan 56 Pegawai KPK Secara Proporsional, Tak Hanya Sekadar Lip Service
Pakar Hukum Abdul Fickar Hadjar mengharapkan Kapolri Jenderal Listyo untuk dapat menempatkan 56 pegawai KPK
