Turki Mengkonfirmasi Kehadiran Jangka Panjang di Suriah, Kerja Sama Lebih Mendalam dengan Damaskus

Turki Mengkonfirmasi Kehadiran Jangka Panjang di Suriah, Kerja Sama Lebih Mendalam dengan Damaskus

TRIBUNNEWS.COM-  Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan pada tanggal 21 Maret bahwa pasukan militernya akan melanjutkan kehadiran mereka di Suriah, serta kemungkinan penunjukan penasihat militer untuk tentara Suriah atau perwira penghubung dalam Kementerian Pertahanan kedua negara.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Turki Zeki Akturk menekankan kelanjutan komunikasi antara Ankara dan Damaskus untuk meningkatkan kerja sama militer, ekonomi, politik, kemanusiaan, dan industri serta untuk mendukung dan mengembangkan kemampuan pertahanan Suriah.

Akturk menyatakan kesiapan Turki untuk memberikan segala bentuk dukungan untuk “mencapai kesejahteraan rakyat Suriah dan meningkatkan stabilitas dan keamanan mereka.”

Turki adalah pendukung kuat pemerintahan baru Suriah, yang dipimpin oleh mantan komandan Al-Qaeda Ahmad al-Sharaa. Pemerintah baru tersebut dibentuk setelah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda di Suriah, menggulingkan pemerintahan mantan presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember.

Pasukan Turki menduduki apa yang disebut zona penyangga di Suriah utara, sementara faksi bersenjata yang didukung Turki yang dikenal sebagai Tentara Nasional Suriah (SNA) menguasai wilayah tambahan di negara itu atas nama Ankara.

Beberapa faksi SNA telah dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan Suriah dan mengambil bagian dalam pembantaian mengerikan warga sipil Alawi di wilayah pesisir Latakia dan Jableh yang dimulai pada 7 Maret.

Pengumuman bahwa Turki akan melanjutkan kehadirannya muncul setelah delegasi Turki mengunjungi Suriah minggu lalu untuk melakukan pembicaraan seputar upaya mencapai stabilitas dan keamanan di Suriah, serta perkembangan keamanan regional.

Para pejabat Suriah diberitahu tentang harapan dan kekhawatiran Turki mengenai perjanjian keamanan baru-baru ini yang dicapai antara Damaskus dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi.

SDF menduduki timur laut Suriah dengan bantuan militer AS dan merupakan cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Perjanjian tersebut menyerukan Damaskus untuk mengambil alih kendali institusi sipil dan militer yang dikuasai SDF di timur laut Suriah, serta penyeberangan perbatasan, bandara, dan ladang minyak dan gas di sana.

Beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler mengumumkan bahwa “semua cabang PKK yang aktif di berbagai wilayah harus memutuskan untuk membubarkan diri sesegera mungkin dan menyerahkan senjata mereka segera dan tanpa syarat.”

Pada hari Kamis, diplomat tertinggi Turki mengatakan Presiden AS Donald Trump harus diyakinkan untuk menarik pasukan AS dari Suriah, seraya menambahkan bahwa hal itu akan hemat biaya bagi Washington.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan mempertahankan kehadiran militer AS di Suriah mungkin tidak lagi sejalan dengan prioritas pemerintahan baru AS.

SUMBER: THE CRADLE