Utut Adianto bilang Kalangan Pengusaha Lebih Layak Pimpin KONI Pusat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PB Percasi, GM Utut Adianto mengharapkan kalangan swasta atau pengusaha yang menjadi Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 dan tidak lagi pejabat atau pensiunan jenderal.

Sebab, kata Utut, KONI Pusat tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia.

"Kebutuhan dana untuk peningkatan prestasi olahraga itu cukup besar. Jadi, KONI Pusat sudah tidak bisa lagi mengandalkan APBN. Makanya, saya bilang KONI Pusat sebaiknya dipimpin kalangan swasta atau pengusaha yang mampu menghimpun dana dari sponsor untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut," ungkap Utut Adianto ketika diminta komentar tentang calon Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) yang dijadwalkan Juli mendatang.

Alasan politikus PDI Perjuangan lebih mendukung pengusaha karena tidak ingin kasus korupsi dana hibah Kemenpora terulang kembali.

"Sudah tidak jamannya lagi kita mengandalkan pejabat atau pensiunan jenderal dalam menghimpun dana dari sponsor. Its was over," jelasnya.

Ketika ditanyakan masalah pencalonan Muddai Madang sebagai Ketua Umum KONI Pusat priode 2019-2023, Utut Adianto mengaku belum dihubungi.

"Saya belum dihubungi soal pencalonan pak Muddai Madang," katanya.

Sebelumnya, Muddai Madang yang juga pengusaha mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI Pusat yang rencananya digelar di Jakarta, 2 Juli mendatang,

Keputusan itu diambil Muddai Madang yang sudah punya konsep untuk membangun prestasi olahraga.

"Saya sudah punya program yang jelas untuk bisa membawa KONI Pusat ke arah yang lebih baik lagi dalam membangun prestasi olahraga nasional," ujar Muddai Madang yang berada di Mekkah menjalani Umroh.

Program tersebut, kata Muddai, antara lain membangun koordinasi yang sangat erat antar kelembagaan KONI, KOI, dan Kemenpora.

"Saya ingin hubungan ketiga lembaga lebih solid lagi. Semuanya harus terencana, berjalan dengan baik dan transparan," katanya.

Ya, cukup wajar memang Muddai sudah punya program apalagi dia pernah menjabat Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) selama dua periode.

Makanya, dia sangat memahami kesulitan masalah dana pembinaan olahraga. Apalagi, KONI Pusat tempat bernaungnya induk-induk organisasi olahraga amatir (PB/PP) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan prestasi olahraga Indonesia.

"Selain bantuan dana dari pemerintah melalui APBN, saya akan mencoba mencarikan dana KONI melalui sponsor dan melibatkan pihak-pihak swasta dan BUMN yang memiliki dana CSR (Corporate Social Responsibility.