Kamis, 2 Oktober 2025

Alex Asmasoebrata: Jabatan Ketua Umum itu Politis

Banding diajukan PP Pordasi sejak awal 2014 lalu setelah gugatan mereka terhadap Komite Olimpiade Indonesia (KOI) ditolak oleh Badan Arbitrase

Editor: Toni Bramantoro
ist
Alex Asmasoebrata (kiri) dan Iman Hartono (kanan) 

TANYA: Kembali ke masalah dualisme equestrian, kalau akhirnya memang CAS memenangkan banding PP Pordasi, bagaimana dengan organisasi seperti EFI atau Eqina (Equestrian Indonesia)?  

JAWAB: Sudah lama saya bilang, saya sebenarnya nggak sreg dengan  EFI atau Eqina itu. Menurut saya, ya, EFI atau Eqina sebaiknya kembali ke titik nol. Apalagi EFI itu. Saya dengar sekarang mereka cuma diurus oleh dua orang, Irvan Gading dan Prasetiono Sumiskun, tetapi koq bisa bertahan terus? Ini berarti ada yang nggak 'smooth' juga di Pordasi. Masak ngurus dua orang itu saja susah? Apa PP Pordasi nggak punya nyali?     

TANYA: Kepengurusan PP Pordasi 2011-2015 akan berakhir November nanti. Bagaimana komentar Anda tentang suksesi kepengurusan?                                

JAWAB: Menurut saya, harus ada pergantian. Kalau masih mengandalkan pimpinan yang sekarang, berarti proses regenerasi atau kaderisasi bisa dibilang tidak berhasil. 

TANYA: Apakah memang masih ada yang bersedia dan siap memimpin PP Pordasi?    

JAWAB: Saya yakin pasti ada. Sekarang ini khan waktunya masih cukup jauh jadi mereka diam-diam saja dulu, bisa jadi sedang berancang-ancang, mengatur strategi.           

TANYA: Bisa mencontohkan beberapa nama?     

JAWAB: Saya kira cukup banyak diantara tokoh-tokoh berkuda nasional sekarang ini yang
layak memimpin PP Pordasi. Ada Aidil Azwar, dari golongan senior, ada yang dari kalangan muda. Dari Pengprov Pordasi DKI Jaya juga ada yang bisa dimajukan. Pokoknya pasti adalah.                     

TANYA: Anda melihat adakah perbedaan memimpin organisasi olahraga di masa lalu dengan sekarang ini?                                                                   

JAWAB: Yang semakin terasa adalah, bahwa jabatan ketua umum dari organisasi olahraga itu juga jabatan politis. Artinya, seorang ketua umum tidak semata-mata harus banyak uang, sehingga bisa mendukung kebutuhan dana untuk apa pun. Seorang ketua umum juga harus tokoh yang punya akses luas ke banyak pintu, khususnya pemerintahan atau birokrasi olahraga. Kalau kita mengandalkan dana terus, uang kita bisa habis, sementara tujuan utama belum tercapai. Oleh karena itu, kepengurusan PP Pordasi mendatang benar-benar harus menghimpun atau merangkum figur-figur yang memiliki berbagai akses. Jangan hanya mengandalkan orang-orang yang kesannya asal bapak senang saja. Orang-orang yang pekerjaannya cuma berbisik, tetapi bisikannya
hanya buat menyenangkan hati saja. tb

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved