Kamis, 2 Oktober 2025

Alex Asmasoebrata: Jabatan Ketua Umum itu Politis

Banding diajukan PP Pordasi sejak awal 2014 lalu setelah gugatan mereka terhadap Komite Olimpiade Indonesia (KOI) ditolak oleh Badan Arbitrase

Editor: Toni Bramantoro
ist
Alex Asmasoebrata (kiri) dan Iman Hartono (kanan) 

TRIBUNNEWS,COM. JAKARTA - Ketua Pengprov Pordasi DKI Jaya Alex Asmasoebrata mengatakan, seandainya  Court of Arbitration for Sport (CAS) memutuskan pengalihan kembali hak 'NF' equestrian ke PP Pordasi, maka pimpinan otoritas organisasi berkuda nasional harus merangkul kembali seluruh komunitas equestrian. 

"Saya tidak setuju jika PP Pordasi nantinya melepas pengelolaan disiplin equestrian
tersebut," ungkap Alex Asmasoebrata, Kamis (9/4).                       

Seperti diketahui, Badan Arbitrase olahraga Internasional (CAS) yang  bermarkas di Laussane. Swiss, selambat-lambatnya akhir bulan ini akan mengumumkan keputusan mereka atas banding yang diajukan oleh PP Pordasi.

Banding diajukan PP Pordasi sejak awal 2014 lalu setelah gugatan mereka terhadap Komite Olimpiade Indonesia (KOI) ditolak oleh Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia
(BAKI).            

KOI sendiri digugat karena dituding menjadi penyebab atas dialihkannya hak Federasi Nasional (NF) equestrian, dari Pordasi ke EFI (Equestrian Federation of Indonesia) oleh Federasi Equestrian Internasional (FEI).

Inti dari banding Pordasi ke CAS, agar hak NF equestrian yang saat ini dipegang oleh EFI, dialihkan kembali ke PP Pordasi.

Berikut tanya-jawab dengan Alex Asmasoebrata:                       

TANYA: Jadi, jika keputusan CAS memenangkan banding PP Pordasi, Anda tidak setuju jika pengelolaan berkuda ketangkasan dikembalikan kepada komunitas equestrian?                   

JAWAB: Saya tidak setuju. Hak NF itu sepenuhnya harus dipegang oleh PP Pordasi. Itu sudah menjadi mandat dari AD/ART kita. Tidak ada satu pun ketentuan dari AD/ART yang menyatakan diperbolehkannya hak pengelolaan equestrian kepada komunitasnya.                                        

TANYA: Tetapi bukankah komunitas equestrian sendiri yang tampaknya menginginkan hal itu?                                 

JAWAB: Yang sebenarnya lebih menghendaki pemisahan itu adalah para penggiat equestrian dari generasi muda. Jadi tidak semuanya. Kalau yang tua-tua atau senior, mereka pasti lebih suka keadannya seperti dulu, di masa ketika semua komisi bisa berjalan 'smooth' dibawah kendali pimpinan Pordasi.                                                          
Lihat, dari empat disiplin berkuda yang dinaungi oleh PP Pordasi, yakni equestrian, pacuan, polo dan peternakan, hanya equestrian yang bermasalah. Mestinya ini tidak perlu terjadi, seandainya pimpinan PP Pordasi tanggap sejak awal. Para penggiat atau pelaku equestrian dari kalangan muda ini mestinya banyak belajar dari sejarah. Kenapa equestrian bisa maju dan berkembang seperti sekarang? Jangan melupakan sejarahnya.                                 

TANYA: Karena situasnya sudah seperti sekarang ini, apakah mungkin PP Pordasi bisa mempersatukan kembali masyarakat equestrian?                             

JAWAB: Tanya ke pimpinan Pordasi dong, bisa nggak? Dulu pimpinan PP Pordasi pernah berjanji, akan menyelesaikan permasalahan atau kemelut equestrian ini dalam tempo satu
 tahun. Ternyata sampai sekarang masih belum menyatu juga. Kenapa bisa begitu? Tanya juga ke PP Pordasi.    

TANYA: Ada sebagian komunitas equestrian yang setuju jika PP Pordasi yang memegang hak NF equestrian itu. Ada juga yang meminta diadakannya munas atau kongres khusus untuk pemisahan equestrian dari PP Pordasi tersebut. Bagaimana yang sebaiknya
menurut Anda?                                                          

JAWAB: Menurut saya, NF equestrian tetap harus dipegang oleh PP Pordasi. Itu juga diamanatkan oleh undang-undang kita (AD/ART). Toh banyak contoh induk organisasi olahraga yang menaungi beberapa disiplin tetapi kendalinya tetap dipegang oleh pusat. Di PP IMI (otomotif), kita lihat banyak sekali disiplinnya, dari balap mobil, motor atau off-road. Toh tak ada yang memisahkan diri dari induknya, PP IMI. Ini yang harius menjadi pembelajaran untuk teman-teman di berkuda.                         

TANYA: Kembali ke masalah dualisme equestrian, kalau akhirnya memang CAS memenangkan banding PP Pordasi, bagaimana dengan organisasi seperti EFI atau Eqina (Equestrian Indonesia)?  

JAWAB: Sudah lama saya bilang, saya sebenarnya nggak sreg dengan  EFI atau Eqina itu. Menurut saya, ya, EFI atau Eqina sebaiknya kembali ke titik nol. Apalagi EFI itu. Saya dengar sekarang mereka cuma diurus oleh dua orang, Irvan Gading dan Prasetiono Sumiskun, tetapi koq bisa bertahan terus? Ini berarti ada yang nggak 'smooth' juga di Pordasi. Masak ngurus dua orang itu saja susah? Apa PP Pordasi nggak punya nyali?     

TANYA: Kepengurusan PP Pordasi 2011-2015 akan berakhir November nanti. Bagaimana komentar Anda tentang suksesi kepengurusan?                                

JAWAB: Menurut saya, harus ada pergantian. Kalau masih mengandalkan pimpinan yang sekarang, berarti proses regenerasi atau kaderisasi bisa dibilang tidak berhasil. 

TANYA: Apakah memang masih ada yang bersedia dan siap memimpin PP Pordasi?    

JAWAB: Saya yakin pasti ada. Sekarang ini khan waktunya masih cukup jauh jadi mereka diam-diam saja dulu, bisa jadi sedang berancang-ancang, mengatur strategi.           

TANYA: Bisa mencontohkan beberapa nama?     

JAWAB: Saya kira cukup banyak diantara tokoh-tokoh berkuda nasional sekarang ini yang
layak memimpin PP Pordasi. Ada Aidil Azwar, dari golongan senior, ada yang dari kalangan muda. Dari Pengprov Pordasi DKI Jaya juga ada yang bisa dimajukan. Pokoknya pasti adalah.                     

TANYA: Anda melihat adakah perbedaan memimpin organisasi olahraga di masa lalu dengan sekarang ini?                                                                   

JAWAB: Yang semakin terasa adalah, bahwa jabatan ketua umum dari organisasi olahraga itu juga jabatan politis. Artinya, seorang ketua umum tidak semata-mata harus banyak uang, sehingga bisa mendukung kebutuhan dana untuk apa pun. Seorang ketua umum juga harus tokoh yang punya akses luas ke banyak pintu, khususnya pemerintahan atau birokrasi olahraga. Kalau kita mengandalkan dana terus, uang kita bisa habis, sementara tujuan utama belum tercapai. Oleh karena itu, kepengurusan PP Pordasi mendatang benar-benar harus menghimpun atau merangkum figur-figur yang memiliki berbagai akses. Jangan hanya mengandalkan orang-orang yang kesannya asal bapak senang saja. Orang-orang yang pekerjaannya cuma berbisik, tetapi bisikannya
hanya buat menyenangkan hati saja. tb

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved