Tanggapan Praktisi Hukum soal Nikita Mirzani Minta BPOM Dibubarkan, Nilai Wajar: Itu Bentuk Kritikan

Seperti diketahui, pernyataan Nikita Mirzani tersebut muncul usai ia ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan terhadap seorang dokter kecantikan, Reza Gladys.

Eks Staf Ahli Kapolri Tanggapi soal Nikita Mirzani yang Minta BPOM Dibubarkan: Oknumnya Diamputasi

Tak hanya praktisi hukum, mantan Staf Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ricky Sitohang juga berikan komentarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ricky menegaskan bahwa lembaga negara seperti BPOM tidak seharusnya dibubarkan hanya karena adanya dugaan pelanggaran oleh oknum di dalamnya.

"Menurut saya, ya jangan dibubarkan. Itu kan lembaga negaranya," ujar Ricky dikutip Tribunnews dari YouTube Intens Investigasi, Jumat (4/7/2025).

Ricky Sitohang menegaskan bahwa yang seharusnya ditindak adalah oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, bukan membubarkan lembaganya.

"Tapi oknum-oknumnya yang harus diamputasi jika memang terbukti melakukan tindakan yang menyalahi hukum," lanjut Ricky Sitohang.

Ia memberikan perbandingan dengan profesi lain.

"Contohnya, bisa saja ada oknum pengacara yang menyuap orang dan melakukan pelanggaran lainnya. Tapi, apakah karena itu advokat harus dibubarkan?"

Lebih lanjut, Ricky juga menyoroti praktik serupa yang mungkin terjadi di institusi penegak hukum.

"Atau mungkin saja dari pihak kepolisian ada oknum-oknum yang mempermainkan kasus, atau karena sesuatu hal, sengaja membelokkan penerapan pasal. Tapi bukan berarti institusi kepolisiannya yang harus dibubarkan," tegasnya.

Menurut Ricky, hal yang sama berlaku untuk BPOM.

Ia menekankan bahwa yang harus diusut adalah pihak-pihak internal yang bermain curang, bukan lembaganya yang dihapuskan.

Baca juga: Terungkap Kemungkinan Perkara Pidana Pemerasan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys Gugur

"Bukan BPOM-nya yang dibubarkan, tapi oknum yang bermasalah itu yang harus diperiksa," katanya.

Ricky juga menggarisbawahi pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap izin edar skincare, mengingat prosesnya saat ini dilakukan secara online.

Ia menyebut, dari izin edar tersebut, negara mendapatkan pemasukan pajak dalam jumlah besar.