Mulan Jameela Sebut Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Band Sukatani sebagai Bentuk Kebebasan Berekspresi

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Mulan Jameela turut menanggapi polemik lagu "Bayar Bayar Bayar" milik band Sukatani.

Sebelumnya lagu band Sukatani "Bayar Bayar Bayar" yang berisi kritikan terhadap polisi sempat ditarik dari peredaran, dan para personelnya meminta maaf ke hadapan publik.

Polemik permintaan maaf personil band Sukatani memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Mulan Jameela.

Sebagai seorang penyanyi, Mulan Jameela mengaku selalu mengapresiasi bentuk karya seni apapun.

Menurutnya lirik lagu band punk wave asal Purbalingga tersebut, merupakan bentuk kebebasan berekspresi.

"Jadi kalau saya sih komentar mungkin sebagai salah satu penyanyi pekerja seni  ya dan  juga salah satu anggota DPR RI tentunya kita harus mengapresiasilah bentuk karya seni," kata Mulan Jameela, dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Minggu (3/2/2025).

"Karena ini (lagu Bayar Bayar Bayar) bentuk dari kebebasan berekspresi," tambahnya.

Istri musisi Ahmad Dhani itu juga berharap tak ada yang mempermasalahkan lagu itu lagi, karena pihak kepolisian sudah memberikan izin.

"Menurut saya kita enggak perlu mencari kontradiksi aja. Sejauh ini pihak Kapolri sudah memperbolehkan," ucap Mulan.

"Jadi kalau ada oknum yang mencoba menghalangi ya kita tunggu saja tindak lanjutnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Mulan Jameela berharap agar band Sukatani bisa perform kembali dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Baca juga: Mulan Jameela Nantikan Lagu Bayar Bayar Bayar Band Sukatani Beredar di Platform Musik

Sehingga tidak perlu lagi dicari kesalahannya.

"Mudah-mudahan Sukatani bisa perform lagi, bisa bekerja lagi, dan mendapat dukungan dari masyarakat," harap Mulan.

"Enggak perlu lagi mencari-cari kesalahannya," ucapnya.

Mulan Jameela Izinkan Ahmad Dhani Angkat Vokalis Band Sukatani Jadi Staf Ahli

Musisi dan politisi Ahmad Dhani berniat untuk mengajak Novi Citra Indriyati, vokalis Band Sukatani, menjadi staf ahlinya di DPR RI.