Pendidikan GOPilpres 2019
Capres Deklarasikan Kemenangan Pilpres Melanggar UU? Ini Jawaban Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memberikan pendapatnya terkait deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Calon Presiden nomor urut 02
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memberikan pendapatnya terkait deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.
Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mengklaim memenangi Pilpres 2019 lantaran berdasarkan real count tim-nya, Prabowo-Sandi memperoleh suara 62 persen.
Klaim kemenangan Prabowo itu dilakukan pada Rabu (17/4/2019) malam.
Tak hanya Prabowo, pasangan Calon Presiden dan ccalon Wakil Presiden, Jokowi-Maruf Amin melalui Tim Kampanye Nasional (TKN) juga menyatakan memenangi Pilpres 2019.
Deklarasi kemenangan Jokowi-Maruf dilakukan pada Jumat (19/4/2019) malam.
Terkait adanya deklarasi kemenangan Pilpres 2019, Mahfud MD pun memberikan pendapatnya.
Pendapat itu disampaikan Mahfud menjawab pertanyaan warganet di akun twitternya, Sabtu (20/4/2019).
Seorang warganet bertanya, apakah diperbolehkan menurut undang-undang ketika seseorang mendeklarasikan diri sebagai presiden sedangkan negara tersebut mempunyai presiden yang sah menurut UU.
Baca: Viral Tulisan Sebut Jokowi Tak Menang Pilpres 2019 meski Raih 51 % Lebih, Ini Pendapat Refly Harun
Mahfud pun kemudian memberi jawaban.
Menurut Mahfud, mendeklarasikan diri sebagai Presiden terpilih berdasarkan hasil hitungan sendiri diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.
Asalkan deklarasi itu tidak diikuti dengan aktivitas Kepresidenan atau melakukan pemerintahan sebelum dinyatakan menang secara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bersumpah secara resmi di depan sidang MPR.
"Kalau mendeklarasikan diri sbg Presiden terpilih berdasar hasil hitungan sendiri boleh saja, itu tak melanggar hukum, asalkan tidak melakukan aktivitas Kepresidenan (melakukan pemerintahan) sebelum dinyatakan menang scr sah oleh KPU dan bersumpah scr resmi di depan Sidang MPR," tulis Mahfud.
Tanggapi Salah Input Data di Situng KPU, Mahfud MD: Input Data di Server KPU Bukan Pegangan Resmi
Mahfud MD memberikan pendapatnya terkait insiden salah input data di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mahfud menegaskan input data di server KPU tidak bisa dipakai sebagai pegangan resmi untuk menentukan siapa pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
