OTT KPK di Kemenpora
Fakta Terbaru OTT Kemenpora, Imam Nahrawi Sampaikan Permintaan Maaf dan Mengaku Kecewa
Fakta terbaru OTT KPK di Kemenpora, tak ada kaitannya dengan Asian Games hingga permintaan maaf Imam Nahrawi.
lihat foto
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto mengungkapkan ada empat ruangan yang disegel KPK setelah deretan pejabat Kemenpora terjaring OTT pada Selasa malam.
Sebelumnya Gatot menyebut ada tiga ruang yang disegel pihak KPK.
"Kalau tadi malam saya di grup (Whatsapp) mengatakan 3 ruang, Jadi ada 4 ruang disegel yaitu ruang deputi 4, ruang asdep, ruang staf masih di Kemenpora juga, kemudian ruang cctv," kata Gatot kepada pers hari ini, Rabu (19/12/2018).
4. Tak ada kaitannya dengan Asian Games
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, OTT yang menjaring sembilan pejabat Kemenpora ini terkait dugaan pencairan dana hibah ke KONI.
Hal tersebut kemudian dipertegas oleh pernyataan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto hari ini.
Gatot yang menjabat sebagai Direktur Keuangan INASGOC menjelaskan OTT KPK pada Selasa malam tidak ada kaitannya dengan Asian Games.
"Anggaran INASGOC itu sudah dikucurkan di awal tahun, jadi jangan hubungkan ini dengan Asian Games," ujar Gatot.
Baca: OTT Pejabat Kemenpora Tidak Terkait Asian Games 2018
5. Permintaan maaf Imam Nahrawi
Terkait terjaringnya jajaran pejabat Kemenpora dalam OTT KPK, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta seluruh atlet dan komponen pemuda.
"Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk atlet, untuk olahragwan atas tertangkapnya jajaran kami oleh KPK," jelasnya di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Ia menyebutkan kejadian tersebut sungguh di luar dugaan dirinya.
Saat mengetahui ada pegawai Kemenpora yang tak mematuhi peratutan, Imam mengaku sangat kecewa.
Imam mengungkapkan seluruh jajaran pegawai Kemenpora sebelumnya sempat menandatangani Pakta Integritas untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
"Pada saat Rapim, kami menandatangani Pakta Integritas untuk mematuhi aturan. Termasuk soal anggaran yang harus akuntabel, transparan," ujar Imam Nahrawi.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)
