Sudewo Hadiri Rapat Pansus Hak Angket, Massa Pro Bupati Pati Diduga Aniaya Koordinator AMPB

TRIBUNNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati mengundang Bupati Pati, Sudewo untuk hadir dalam rapat pada Kamis (2/10/2025).

Sudewo memenuhi undangan tersebut dan menjelaskan sejumlah kebijakan kontroversialnya seperti kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kemudian dugaan pelanggaran dalam mutasi dan promosi ASN.

Rapat ini merupakan bagian dari proses pemakzulan Sudewo yang digulirkan DPRD Pati.

Rapat berlangsung di gedung DPRD Pati sejak pukul 10.00 WIB–13.00 WIB.

Hak angket adalah hak DPR atau DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pansus Hak Angket DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo  dibentuk pada Rabu (13/8/2025) setelah ratusan warga Pati menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut pemakzulan Sudewo.

Aksi tersebut diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang sejak awal menolak kenaikan PBB-P2.

Dihadapan Pansus Hak Angket, Sudewo menyatakan kenaikan PBB dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

Namun, sejumlah kepala desa yang diundang mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan Perbup kenaikan PBB.

Saat beralangsung rapat hak angket, kericuhan terjadi di luar gedung DPRD Pati.

Baca juga: Dua Pentolan Aksi Demo di Pati Saling Lapor, Supriyono Laporkan Yayak Gundul karena Merasa Difitnah

Awalnya, koordinator AMPB, Supriyono alias Botok dan rekannya, Teguh Istiyanto hendak masuk ke Gedung DPRD Pati sekitar pukul 09.40 WIB.

Mereka dicegat massa pendukung Sudewo hingga diseret, dipukuli, dan diinjak-injak.

Supriyono dapat menghindari amukan massa pro Sudewo dengan cara memanjat pintu gerbang halaman DPRD Pati.

Sedangkan Teguh terjatuh dan sempat dipukuli massa.

Petugas kepolisian membantu proses evakuasi sehingga kedua pentolan AMPB dapat kembali ke posko.

Massa AMPB yang mengetahui adanya penganiayaan menggeruduk DPRD Pati sehingga terjadi kericuhan.

Setelah kericuhan di depan DPRD Pati mereda, seorang pria tak dikenal datang ke posko AMPB di depan Kantor Bupati Pati mengendarai sepeda motor bernopol K 3610 DS. 

Pria tersebut mengeluarkan senjata tajam dan menantang massa dari AMPB.

Baca juga: Gerindra Sebut Demo di Pati Ada yang Menunggangi, DPC: Pendemo Terindikasi Kader Partai

Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluya, menerangkan ada 12 poin yang akan ditanyakan ke Bupati Pati, Sudewo.

Poin-poin itu merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Jadi kami memang tidak hanya mengurusi kaitan pajak," ungkapnya, Sabtu (6/9/2025).

Berikut 12 poin yang akan dibahas:

1. Kebijakan Kepegawaian:

- Pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati;
- Mutasi, promosi, dan demosi pegawai;
- Rangkap jabatan yang diduga nepotisme dan tidak sesuai kompetensi.

2. Proses pengadaan barang dan jasa

3. Proyek Infrastruktur, prioritas pembangunan

Baca juga: KPK Terus Kumpulkan Bukti Dalami Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam Proyek Rel Kereta Api

4. Kebijakan tidak aspiratif atau tidak berpihak pada rakyat

5. Dugaan Korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) - bukan kewenangan daerah

6. Pemutusan kontrak 220 pegawai honorer RSUD Soewondo Pati

7. Penggantian slogan Kabupaten Pati secara sepihak

8. Mempersulit layanan publik bagi yang belum bayar PBB-P2

9. Melanggar sumpah janji, arogan, dan intimidatif kepada masyarakat

10. Pembohongan publik

11. Pengangkatan Plt. Sekda yang diduga bermasalah

12. Kebijakan pengelolaan Badan Zakat Nasional (Baznas)

Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Inilah Tampang Pria Yang Serang Posko AMPB Sambil Bawa Senjata Tajam di Pati

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Mazka)