Mengintip Dapur MBG yang Picu Keracunan Massal: Sarang Burung, Bangunan Ilegal, hingga Eks Gudang

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah kini jadi sorotan setelah kasus keracunan massal siswa mencuat.

Dari bangunan bekas sarang burung walet yang masih aktif, dapur di bawah struktur semi permanen tanpa izin, hingga eks gudang pakan ternak yang belum steril, berbagai lokasi ini dinilai tidak memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan. 

Meski lolos verifikasi awal, tekanan publik dan temuan lapangan memaksa pemerintah mengevaluasi ulang kelayakan dapur-dapur MBG demi keselamatan anak-anak penerima manfaat.

Per akhir September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat telah ada sekitar 6.452 kasus keracunan menu MBG.terhitung mulai 12 Agustus hingga 18 September 2025, kasus keracunan di berbagai sekolah sedikitnya telah menyebabkan 978 siswa dirawat di rumah sakit dengan gejala yang bermacam-macam.

Mulai dari diare, gatal-gatal di seluruh badan, mual muntah, bengkak wajah, gatal tenggorokan, sesak nafas, pusing, dan sakit kepala.

Data JPPI menunjukkan lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG terbanyak, yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. 

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengatakan ada 45 dapur yang tidak menjalankan Standar Operasional Prozedur (SOP).

BGN sudah menindak 45 dapur tersebut. Upaya pendisiplinan dapur, menurut dia, sudah dilakukan termasuk investigasi dapur.

“Menjadi senyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dinyatakan ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya pada Jumat (26/9/2025).

BGN mengedarkan instruksi ke para mitra terkait hal ini. BGN meminta mitra waktu satu bulan untuk mengurus sertifikat. Rincian sertifikat, yakni Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi, Sertifikat Halal, dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai.

"Apabila dalam waktu satu bulan mereka tidak memenuhi hal ini, makan kami akan menutup dapur," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Pemerintah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah.

Penutupan SPPG itu dilakukan sebagai langkah menangani keracunan MBG di berbagai daerah di Indonesia.

"SPPG bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).

Saat itu Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG.

Zulkifli menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, KSP M Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S Deyang, dan KemenPPA Arifah Fauzi.

"Insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus," kata Zulkifli Hasan.

Dalam rapat, pemerintah menyepakati agar ada langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN.

"Salah satu yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak tidak hanya di tempat terjadinya (keracunan), tapi di seluruh SPPG," kata Zulkifli Hasan.

Mengintip Dapur MBG yang Picu Keracunan Massal

Sarang Burung Walet Jadi Datur MBG di Luwu

Sebuah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan setelah diketahui berlokasi di bangunan bekas sarang burung walet.

Meski telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN), warga sekitar dan orang tua siswa menyuarakan kekhawatiran terkait kebersihan dan keamanan makanan yang disajikan.

Bangunan tersebut masih menunjukkan ciri khas sarang walet, seperti dinding berlubang dan suara pemanggil walet yang aktif di sore hari. 

Kondisi ini memicu protes dari sejumlah pihak yang menilai lokasi tersebut tidak layak dijadikan dapur penyedia makanan anak sekolah.

Pemerintah daerah diminta segera melakukan evaluasi ulang terhadap lokasi dapur MBG yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. 

“Selama bersih mungkin tidak masalah, tapi tetap saja itu kan sarang burung walet," tutur salah satu orang tua siswa.

Di Ngawi Bekas Gudang Kurma Dijadikan Dapur MBG

Sebuah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menimbulkan kontroversi setelah diketahui beroperasi di bangunan bekas gudang kurma. 

Meski telah dibersihkan dan dinyatakan layak oleh tim verifikasi, sejumlah warga dan orang tua siswa mempertanyakan standar higienitas dapur tersebut.

Bangunan yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan kurma impor itu disebut masih menyisakan aroma dan kelembapan khas gudang penyimpanan.

Beberapa relawan juga mengeluhkan minimnya ventilasi dan pencahayaan, yang berpotensi memengaruhi kualitas makanan.

Pihak pengelola MBG menyatakan bahwa dapur sudah memenuhi syarat teknis dan telah dilengkapi dengan peralatan dapur industri.

Namun, desakan untuk transparansi dan audit kelayakan terus bergema, terutama setelah kasus serupa terjadi di dapur MBG lain yang dibangun di lokasi tidak konvensional.

Dapur MBG di Bogor Belum Kantongi Izin

Salah satu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah terungkap belum mengantongi izin operasional resmi. 

Dapur  itu disebut sudah aktif mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah, meski belum memenuhi persyaratan administratif dari pemerintah daerah.

Warga sekitar dan orang tua siswa mempertanyakan transparansi pengelolaan dapur tersebut, termasuk asal dana, status lahan, dan kelayakan bangunan. 

Beberapa relawan juga mengeluhkan minimnya fasilitas sanitasi dan ventilasi yang berpotensi memengaruhi kualitas makanan.

Pihak pengelola MBG menyatakan bahwa dapur telah lolos verifikasi teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN), namun proses perizinan masih dalam tahap pengurusan. 

Meski demikian, desakan untuk menghentikan sementara operasional dapur terus bergema hingga ke tingkat kecamatan.

Kasus ini menambah daftar dapur MBG yang perlu diawasi lebih ketat, agar program gizi gratis benar-benar menjamin keamanan, transparansi, dan keberlanjutan layanan bagi anak-anak penerima manfaat.

Dapur MBG Harus Punya Sertifikat Higienis

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

SPPG merupakan unit di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas mengelola, memasak, hingga mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para siswa.

Sementara itu, SLHS adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti bahwa suatu tempat yang beroperasi dalam penyediaan makanan, minuman, atau jasa boga telah memenuhi persyaratan higiene (kebersihan) dan sanitasi (kesehatan lingkungan).

Hal itu diungkapkan Zulhas seusai melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan Program MBG pada Minggu (28/9/2025).

Zulhas mengatakan SPPG atau dapur MBG yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi.

"Salah satu evaluasi utama mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak, tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah," ungkapnya.

"Setiap SPPG harus punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), wajib untuk seluruh SPPG," tegasnya.

Selain itu, Ia juga meminta Menteri Kesehatan (Menkes) mengoptimalkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut aktif memantau SPPG secara rutin dan berkala.

"Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman, bergizi, bagi seluruh anak Indonesia," tegasnya.

8.000 Dapur MBG Tak Punya Sertifikat Higienis

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut 8.000 dapur MBG yang tersebar di Indonesia tak mengantongi sertifikat higienis.

Qodari mengatakan bahwa sebanyak 8.549 dari 8.583 dapur MBG atau SPPG di Indonesia belum mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Menurutnya hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS, terdata hingga 22 September 2025.

SLHS digunakan sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” kata Qodari, Senin (22/9/2025), ujarnya.

Sementara itu, BGN menyatakan telah memberikan pengumuman kepada setiap mitra SPPG untuk segera mengurus SLHS.

Wakil Kepala BGN Brigjen Pol. Sonny Sanjaya mengatakan proses memperoleh SLHS membutuhkan waktu.

"Nah sertifikat itu akan keluar apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Alhamdulillah ketika mitra mengurus, kami sudah tekankan untuk hal ini," ujar Sonny, Kamis (25/9/2025). 

Menurutnya, salah satu tahapan dalam proses sertifikasi adalah kunjungan langsung Dinas Kesehatan ke SPPG.

Dalam kunjungan itu, petugas akan memeriksa apakah tersedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kondisi sirkulasi udara, serta aspek pendukung lain.

"Termasuk salah satunya adalah relawan atau penjamah makanan, istilahnya penjamah makanan, sudah diberikan pelatihan atau bimbingan teknis atau belum," ungkap Sonny.