Ribuan Anak Keracunan MBG, Pemerintah Wajibkan Sertifikat Higienis dan Sanitasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat menyikapi insiden keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara.

“Atas arahan Presiden, kami menutup SPPG yang bermasalah dan mewajibkan seluruhnya memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Langkah ini mencakup evaluasi kedisiplinan juru masak, sterilisasi peralatan, perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah.

Pemerintah juga menginstruksikan puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk aktif memantau SPPG secara rutin.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi.

Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025), Nanik menegaskan bahwa insiden keracunan bukan sabotase, melainkan kelalaian internal.

“Kalau saya sudah ngaku salah saja berarti kelalaian. Pokoknya akibat kelalaian kami, begitu aja,” ujarnya sambil menahan tangis.

Baca juga: Biro Pers Istana Disebut Mengambil Langsung Kartu Identitas Liputan Jurnalis di Kantor CNN Indonesia

Kelalaian terjadi di tingkat dapur pelaksana dan pengawasan teknis. Beberapa dapur diketahui tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan, termasuk dalam penyimpanan bahan mentah, pengolahan, dan distribusi. Pengawasan dari koordinator wilayah dan tim monitoring pusat juga dinilai tidak berjalan optimal.

BGN mencatat sebanyak 70 kasus keracunan MBG dengan total 5.914 orang terdampak sejak Januari hingga 25 September 2025.

Kasus tersebar di tiga wilayah besar:

• Wilayah I (Sumatera): 9 kasus, 1.307 korban
• Wilayah II (Jawa): 41 kasus, 3.610 korban
• Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur): 20 kasus, 997 korban

Lima daerah dengan jumlah korban tertinggi:

• Kota Bandar Lampung: 503 orang
• Kabupaten Lebong, Bengkulu: 467
• Kabupaten Bandung Barat: 411
• Kabupaten Banggai Kepulauan: 339
• Kabupaten Kulon Progo: 305

Lonjakan kasus terjadi pada Agustus dan September 2025. Pada Agustus tercatat 1.988 korban dari 9 kasus, sementara pada September melonjak menjadi 2.210 korban dari 44 kasus.

Sebagai langkah cepat, BGN telah menutup 40 dapur SPPG di berbagai daerah setelah ditemukan pelanggaran SOP.