Sosok Wakol Yelipele, Tokoh Masyarakat Menantang Pendudukan TNI di Tanah Walaik Papua
Wakol Yelipele menolak pendudukan TNI non-organik di tanah adat Walaik, menyerukan keamanan berbasis dialog, bukan senjata.
TRIBUNNEWS.COM - Di tengah sunyi Pegunungan Papua, Wakol Yelipele berdiri sebagai tokoh masyarakat yang tak gentar menyuarakan keresahan masyarakat Distrik Walaik.
Ia memimpin Aliansi Masyarakat Walaik, menolak kehadiran aparat TNI non-organik yang menempati tanah adat tanpa izin dan tanpa dasar konflik.
Bagi Wakol, pendudukan militer di wilayah damai bukanlah bentuk perlindungan, melainkan ancaman terhadap ruang hidup, psikologis, dan budaya lokal.
Suaranya kini menjadi simbol perlawanan sipil yang menuntut keamanan berbasis dialog, bukan senjata.
Wakol Yelipele memimpin Aliansi Masyarakat Distrik Walaik yang secara tegas menolak kehadiran aparat TNI non-organik di wilayah mereka.
Tanah Walaik berada di Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah ini merupakan bagian dari tanah adat yang dihuni oleh masyarakat lokal dan memiliki struktur kepemimpinan adat yang kuat.
Menurut pernyataan Aliansi Masyarakat Distrik Walaik, aparat TNI non-organik menempati lokasi tersebut tanpa izin resmi dari pemilik hak ulayat dan tanpa dasar konflik atau situasi darurat.
Pasukan tersebut masuk tanpa pemberitahuan, tanpa izin dari lima kepala kampung, kepala distrik, maupun tokoh adat.
Aparat TNI menempati lokasi tanah adat tanpa melalui mekanisme dialog atau persetujuan hak ulayat. Wakol menyebut ini sebagai bentuk pendudukan yang melanggar nilai-nilai adat dan kedaulatan sipil.
Wakol menegaskan bahwa penolakan ini bukan bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat sipil dan perlindungan ruang hidup. Ia menyerukan pendekatan keamanan yang berpihak pada rakyat, bukan militeristik.
Jika tuntutan tidak ditanggapi, Wakol menyatakan bahwa masyarakat lima kampung sepakat akan mengosongkan Distrik Walaik dan pindah ke wilayah lain, sebagai bentuk protes terhadap pendudukan militer.
Keberadaan aparat TNI disebut telah menimbulkan gangguan psikologis, membatasi ruang gerak warga, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Wakol menyuarakan keresahan ini sebagai representasi masyarakat adat
Wakol Yelipele kini menjadi simbol perlawanan sipil yang berbasis adat dan moral, menuntut pendekatan keamanan yang lebih manusiawi dan dialogis di Papua Pegunungan.
Wakol bukan hanya juru bicara, tetapi simbol perlawanan damai yang menuntut keamanan berbasis dialog, bukan senjata.
Dia selaku juru bicara utama dari Aliansi Masyarakat Distrik Walaik.
Sumber: Tribun Papua
Sudah 9 Hari 7 Pekerja Freeport Indonesia Terjebak Longsor Tambang Bawah Tanah, Komunikasi Terputus |
![]() |
---|
Prakiraan Cuaca Wilayah Jayapura Papua Rabu, 17 September 2025: Hujan Mengguyur sejak Malam |
![]() |
---|
Unjuk Rasa Aliansi Rakyat Papua Dijaga 5.148 Personel, Polisi Imbau Aksi Damai |
![]() |
---|
Ucapan Rasis Picu Ricuh di Elelim Yalimo Papua Pegunungan, Puluhan Siswa SMA Bakar Kios |
![]() |
---|
Kogabwilhan III Gelar Kompetisi Menembak: Perkuat Solidaritas TNI, Polri dan Rakyat Papua |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.