Demo Pati Jilid 2 Digelar Senin 25 Agustus 2025, Targetkan Bupati Sudewo Segera Turun Tahta

Sebelumnya, lewat dua koordinator mereka, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai.

Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo.

Husein membenarkan ada kesepakatan itu. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu.

Dia mengimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus nanti agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab, hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi.

Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa 13 Agustus lalu.

Tidak menutup kemungkinan, skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus nanti.

"Bahkan saya dengar akan ada penyusup yang bikin kericuhan dengan bawa bom molotov. Saya harap jangan sampai terjadi seperti itu. Saya minta yang ikut demo besok jangan rusak fasilitas umum dan jangan anarkis. Antisipasinya, kalau ada yang ricuh, Polresta Pati harus langsung tangkap," tandas dia.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Dirikan Posko di DPRD Kawal Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo

Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan Gedung DPRD Pati, Senin (18/8/2025) petang.

Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati.

Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus lalu.

Koorinator Posko, Hanif, menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus.

Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Itu hak mereka. Hanya saja, dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

“Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami yang kemarin menginisiasi aksi demo 13 agustus. Kami sudah ada kesepakatan, fokus kami sekarang mengawal Pansus hak angket,” jelas Hanif.

Baca juga: Wamenko Polkam Pantau Hak Angket Pansus Bupati Pati, Ingatkan Kepala Daerah Lain Berhati-hati

Dia menambahkan, pihak Aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo.