Demo Pati Jilid 2 Digelar Senin 25 Agustus 2025, Targetkan Bupati Sudewo Segera Turun Tahta

TRIBUNNEWS.COM, PATI - Catat tanggalnya! Senin (25/8/2025) kawasan alun-alun Pati, Jawa Tengah bakal dikepung pendemo.

Demo besar-besaran ini merupakan demo Pati jilid 2 atau kelanjutan dari demo Rabu (13/8/2025) yang berujung ricuh.

Tuntutan demo kali ini adalah agar DPRD Pati secepatnya menuntaskan proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dan segera memakzulkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Menurut KBBI pemakzulan berasal dari kata makzul yang berarti berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Pemakzulan adalah proses atau tindakan memberhentikan seseorang dari jabatan tinggi.

Selain Bupati Sudewo, sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga diterpa isu pemakzulan.

Terkini DPRD Pati sedang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati Sudewo.

Demo Pati Jilid 2 Senin 25 Agustus 2025 Dihadiri 50 Ribu Orang

Demo Pati jilid 2 pada Senin (25/8/2025) mendatang digawangi oleh 
Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

Tuntutan mereka kali ini adalah agar DPRD Pati segera menuntaskan proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dan segera memakzulkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Hal itu dikatakan oleh Ahmad Husein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Tidak Hadir di Momen Sakral 17 Agustus, Taj Yasin Jadi Inspektur Upacara

Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini, Husein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. 

Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

"Namanya Masyarakat Pati Timur Bersatu. Tapi mewakili seluruh masyarakat Pati. Rencananya ada 50 ribu orang yang demo.

Surat pemberitahuan ke Polresta mungkin kami kirimkan besok. Kami akan mendesak DPRD Pati segera lengserkan Sudewo," jelas Husein pada TribunJateng.com, Senin (18/8/2025) malam.

Dia membenarkan, pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati.