Minggu, 5 Oktober 2025

Aksi Demonstrasi di Pati

3 Hari usai Usulan Pemakzulan Sudewo, Pansus Temukan 12 Kebijakan Ngawur Bupati Pati

Pansus hak angket dari DPRD Pati menemukan adanya 12 kebijakan Sudewo yang diduga ngawur. Adapun termasuk soal kenaikan PBB 250 persen.

Tribun Jateng
12 KEBIJAKAN NGAWUR - Tangkap Layar video Bupati Pati Sudewo saat memberikan pernyataannya usai didemo oleh Warga Pati yang menuntut dirinya lengser, Rabu (13/8/2025). Wakil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan pihaknya menemukan adanya 12 kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang diduga ngawur. Diantaranya adalah terkait dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa hingga pembangunan infrastruktur yang diduga tidak sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

Sementara, terkait penyelidikan atas 12 dugaan pelanggaran Sudewo, Joni menuturkan tidak akan dilakukan secara maraton. Hanya saja, penyelidikan akan dilakukan secara bertahap.

"Jadi nanti (penyelidikan) bertahap. Dari poin per poin. Nanti kami maksimalkan (penyelidikan) hingga tuntas.

DPRD Pati Tak Diajak Komunikasi soal Naiknya PBB-P2

Joni juga menyebut, Sudewo tidak berkomunikasi apapun dengan DPRD Pati terkait kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Dia pun turut menyayangkan hal tersebut.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu contoh hal yang turut diselidiki oleh pansus hak angket terhadap Sudewo.

"Jadi kami juga menyayangkan, jadi memang komunikasi kami kok agak tersendat. Jadi contohnya saja soal PBB 250 persen itu kenaikannya, kami dari DPRD sama sekali tidak diajak bicara (oleh Sudewo) dari DPRD Pati. Itu salah satu contoh," katanya.

Namun, Joni membantah tidak adanya komunikasi tersebut menjadi sinyal tidak baiknya hubungan Sudewo dengan DPRD Pati.

"Tidak, tidak benar seperti itu," ujarnya singkat.

Baca juga: Rabu 20 Agustus 2025 Ada Demo Pati Jilid 2, Jangan Lupa Bawa Pelindung Diri!

Dia pun menyebut saat ini, DPRD Pati turut dikecam oleh masyarakat karena dianggap diam atas kebijakan kontroversial dari Sudewo.

Namun, Joni menjelaskan DPRD Pati yang seakan diam itu bukan karena telah menerima suap dari Sudewo, tetapi demi menjaga keamanan dan ketentraman dari wilayah dengan julukan Pati Bumi Mina Tani tersebut.

"Jadi kami itu serba salah. Kita mau teriak itu nanti ramai, kalau tidak teriak bagaimana."

"Kami sudah dihujat habis oleh masyarakat karena kami diam. Tapi kami diam itu bukan berarti kami menerima apa-apa. Kami ingin suasana ini kondusif," tegasnya.

Buruknya Komunikasi Sudewo-DPRD Pati

Joni pun akhirnya mengakui, komunikasi antara Sudewo dan DPRD Pati begitu buruk.

Bahkan, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, buruknya komunikasi juga dialami oleh partai pengusung Sudewo di Pilkada Pati yaitu Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, dan PSI.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved