Kapolri Cek Langsung Pendistribusian 27 Ton Beras SPHP di Banten, Pastikan Stabilitas Harga Pangan

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek langsung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terkait pendistribusian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Polda Banten pada Selasa (12/8/2025).

Kegiatan tersebut merupakan komitmen dan dukungan Polri terhadap Pemerintah untuk menyukseskan program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Saya tadi mengecek langsung kegiatan pendistribusian beras SPHP yang dilaksanakan Polda Banten," kata Sigit di Polda Banten, Selasa (12/8/2025).

Dari pengecekan itu, kata Sigit, Polda Banten sudah menyalurkan 27 ton beras SPHP hingga hari ini.

"Saya interaksi langsung dengan masyarakat dan tadi kita dapatkan laporan juga sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 27 ton beras yang terdistrubusikan ke masyarakat dan tadi saya lihat selain paket beras dilengkapi juga dengan paket minyak dari Minyakita dan juga gula dimana semua dijual dengan harga rata-rata di bawah HET," ucapnya.

Baca juga: Mendag Budi Santoso Klaim Persoalan Beras Oplosan di Masyarakat Sudah Selesai

Sejauh ini tercatat Polri sudah mendistribusikan beras murah tersebut sebanyak 2.225 ton di seluruh Indonesia. Hal ini masih terus dimaksimalkan ke depannya.

"Dan besok kita akan melaksanakan kegiatan serentak mulai dari tingkat polsek kecamatan, tingkat polres, tingkat polda untuk bisa maksimalkan distribusi beras SPHP. Sehingga harga beras yang ditentikan sesuai standar pemerintah baik medium maupun premium agar betul-betul bisa diterima masyarakat sesuai HET maksimal dan tentunya harapan kita bisa di bawah het ini tentujya untuk mengimbangi terkait dengan dinamika yang ada," ungkapnya.

Dalam hal ini, kata Sigit, beras yang bakal disalurkan lagi kurang lebih masih ada 1,3 juta ton. Sebab itu, Ia berharap Polri dapat membantu program pemerintah untuk mendistribusikan beras SPHP sampai dengan akhir tahun nanti.

"Polri akan terus bersinergi dengan pemda dengan bulog, ulama untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat," tukasnya.

Untuk informasi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog mengambil langkah tegas dengan memperketat aturan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sejak penyaluran dimulai pada 12 Juli 2025, hingga saat ini, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 214.025 kg. Penyaluran akan terus dipercepat, terutama di wilayah yang menjadi barometer inflasi dan non sentra produksi.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA, Maino Dwi Hartono, menjelaskan penyaluran beras SPHP dilakukan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan target 1,3 juta ton. 

“Terkait yang penting, bahwa penyaluran ini maksimal 2 pack atau 10 kilo per konsumen, dan tentunya tidak boleh diperjualbelikan kembali,” ujar Maino dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

Dalam penyaluran SPHP, semua kemasan 5kg dan di setiap outlet harus terpasang papan informasi baik itu berupa spanduk ataupun yang lainnya.

Penyaluran SPHP beras ini difokuskan pada wilayah-wilayah dengan disparitas harga yang tinggi seperti Papua Tengah, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi.