Bupati Pati Sempat Tantang Warganya Demo, Pakar: Saat Tertekan, Pemimpin Terkadang Out of Control

Sebelumnya, kebijakan penyesuaian NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB-P2 dibatalkan oleh Sudewo.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat.

“Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan,” ujarnya didampingi Kapolresta, Dandim, dan Kajari Pati.

Sudewo menyebut, keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.

Konsekuensi pembatalan ini adalah tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti 2024, tanpa ada kenaikan 1 persen pun.

“Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa,” jelas Sudewo.

Ia menyebut, terlepas dari kontroversi dari kebijakan ini, pihaknya tetap akan konsisten membangun Pati secara maksimal.

Pembangunan akan tetap dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Saya tetap akan melayani masyarakat secara maksimal, setulus-tulusnya. Keputusan saya ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Saya tulus ikhlas untuk rakyat Pati, semuanya, tidak ada yang saya bedakan,” tegasnya.

Ia juga meminta maaf atas tutur kata dan perbuatannya selama ini yang membuat masyarakat kurang berkenan.

Sudewo lantas mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk kembali solid bergotong-royong demi kemajuan daerah.

Bagaimana respons masyarakat?

Meski kenaikan tarif PBB sudah dibatalkan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan bahwa aksi demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025 akan tetap digelar.

Bersatu, Teguh Istiyanto, bahkan mempertanyakan kebenaran pernyataan sang bupati.

Hal itu disampaikan Teguh di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8/2025).