Permintaan Maaf Bupati Pati setelah Warga Ricuh dengan Satpol PP, Kenaikan PBB 250 Persen Ditinjau

TRIBUNNEWS.COM - Kericuhan antara warga dengan Satpol PP terjadi di halaman Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Selasa (5/8/2025).

Warga tak terima kardus air minum diambil paksa petugas Satpol PP atas perintah Plt Kepala Satpol PP, Sriyatun dan Plt Sekda Pati, Riyoso.

Air tersebut merupakan donasi dari warga untuk unjuk rasa yang akan digelar di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Warga yang mengatasnamakan Aksi Masyarakat Pati Bersatu menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

Kebijakan Bupati Pati, Sudewo dianggap mencekik warga meski saat kampanye berjanji akan menurunkan pajak.

Di tengah polemik tersebut, Sudewo justru menyampaikan pernyataan yang dianggap menantang warga.

Sudewo menegaskan tak akan mengubah kebijakannya meski didemo 50.000 warga.

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ucap Sudewo.

Kini, Sudewo meminta maaf ke warga karena kebijakan dan perkataannya membuat ricuh.

Hal tersebut diungkapkan melalui media sosial Instagram pada Kamis (7/8/2025).

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kericuhan yang terjadi pada Selasa kemarin. kami tidak bermaksud melakukan perampasan."

Baca juga: Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen, Diprotes Warga hingga Muncul Aksi, Mendagri Turun Tangan

"Hanya ingin menertibkan agar tidak mengganggu kirab hari jadi Kabupaten Pati dan acara 17 Agustus."

"Kami tidak melarang dan menghalangi penggalangan dana. Saya juga minta maaf untuk ucapan saya 5000 silahkan, 50.000 silahkan. Saya tidak menantang rakyat hanya ingin aksi tidak ditunggangi kepentingan lain," ucapnya.

Terkait kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, politisi partai Gerindra tersebut menyatakan tidak berlaku untuk semua warga.

Menurutnya, angka 250 persen adalah maksimal, dan sebagian besar warga mengalami kenaikan jauh di bawah itu.

Kebijakan yang mendapat penolakan dari warga akan ditinjau ulang.

Ia mengakui masih banyak kekurangan di awal masa jabatannya dan berkomitmen untuk mendengarkan kritik serta masukan demi pembenahan Kabupaten Pati.

Sebelumnya, Pemkab Pati mengungkap alasan menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen yakni PBB-P2 belum pernah naik selama 14 tahun.

Kemudian penerimaan PBB-P2 Pati lebih rendah dari daerah sekitarnya.

Kenaikan ini diharapkan memenuhi beban pembangunan infrastruktur daerah.

Baca juga: Terpaksa Naikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen, Bupati Pati Sudewo: Harusnya Lebih 1.500 Persen

Warga Tolak Kebijakan Kenaikan PBB

Beredar video ratusan warga menggeruduk kantor Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (5/8/2025).

Warga ingin mengambil ratusan dus air mineral yang diambil paksa petugas Satpol PP.

Kericuhan berawal ketika Bupati Pati Sudewo membuat kebijakan kontroversial menaikkan pajak 

Ahmad Husein selaku Koordinator Aksi Masyarakat Pati Bersatu menjadi sosok yang berani memaki Riyoso untuk mempertahankan posko donasi.

Ia terlibat adu argumen dengan Riyoso, dan Plt Kepala Satpol PP, Sriyatun, saat petugas hendak menyita ratusan dus air mineral hasil donasi masyarakat.

Menurut Ahmad, aksi mereka sudah melalui pemberitahuan resmi dan menyindir Bupati Pati Sudewo yang sebelumnya menyatakan tak gentar meski didemo puluhan ribu orang.

Gerakan yang diinisiasi Ahmad Husein berawal dari penolakan kenaikan PBB di media sosial.

Ia menerangkan kedatangan ratusan warga ke kantor Satpol PP setelah video pengambilan paksa kardus minuman viral.

“Teman-teman spontan ke sini. Kami sudah empat hari di situ, penggalangan donasi, kok malah mau disita. Kan tidak pas. Harusnya mereka mikir."

Baca juga: Aksi Tolak Kenaikan PBB-P2 250 Persen di Kabupaten Pati,  Ribuan Santri Akan Ikut

"Ini aksi murni dari rakyat, tidak ada tunggangan politik,” ungkapnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Pemkab Pati dianggap arogan dan antikritik sehingga mempersulit warga melakukan aksi.

“Teman-teman spontan datang ke sini, akhirnya barang dikembalikan. Meskipun sempat ngotot-ngototan, kami lawan terus."

"Gimana caranya pokoknya harus kembali. Ini bukan untuk kepentingan pribadi kok. Kami malah tambah semangat, alhamdulillah sekarang malah banyak dukungan masyarakat, bukti ini gerakan murni dari hati rakyat,” tandasnya.

Meski poskonya diminta pindah, Ahmad menegaskan posko akan tetap berada di depan kantor Bupati Pati hingga tanggal 13 Agustus 2025.

Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kontroversi Penyitaan Air Mineral Donasi Demo PBB Naik 250 Persen, Plt. Sekda Pati: 'Demi Kirab!'

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Mazka)