Dedi Mulyadi Dikritik Tito Karnavian dan Ono Surono gegara APBD Jabar, Gubernur Beri Penjelasan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuai kritikan karena turunnya peringkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Jabar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menyentil Dedi Mulyadi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7/2025) lalu.

Diketahui bahwa capaian realisasi APBD 2025 Jawa Barat tidak lagi nomor satu.

Provinsi Jabar selalu berada di peringkat pertama, tetapi kali ini merosot ke posisi ketiga nasional, kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan (Sri Sultan Hamengkubuwono X). Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Tito, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dilansir TribunJabar.id.

Tito lantas meminta agar Dedi Mulyadi beserta jajarannya segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.

“Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius,” tutur Mendagri.

Kritikan Ono Surono

Wakil Ketua DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono mengaku prihatin dengan penurunan peringkat capaian APBD 2025 Jawa Barat tersebut.

Sebab, kata Ono, Jawa Barat adalah Provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua Nasional.

"Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” ujar Ono Surono, Rabu (9/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

Baca juga: Walkot Bandung Tak Ikuti Kata Dedi Mulyadi soal Teras Cihampelas, DPRD: Bukannya Suka Tidak Suka

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, papar Ono, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2 persen, tertinggal dari Yogyakarta (45,7 persen) dan NTB (47,1 persen).

Realisasi belanja juga masih stagnan di angka 37,8 persen, menandakan potensi rendahnya serapan program strategis daerah.

“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” sebut Ono.

Menurut Ono, Dedi Mulyadi harus lebih membuka ruang kepemimpinan kolektif dan kolaboratif, alih-alih memusatkan pengambilan keputusan secara individual.

"Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil Gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” kata Ono.