Dukung Dedi Mulyadi Larang Rapat di Hotel, Wakil Ketua DPRD Jabar Sarankan Pejabat Rapat di Sawah

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah memberikan izin seluruh pemerintah daerah bisa menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

Walau demikian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap melarang organisasi perangkat dae­rah (OPD) berkegiatan di hotel.

Sikap Dedi Mulyadi tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono.

Baca juga: Pakar Nilai Langkah Pemerintah Perbolehkan Pemda Rapat di Hotel Bertujuan Putus Badai PHK

Ono Surono mengatakan anggaran yang dimiliki Pemprov sudah direalokasi sehingga sulit mengalokasikan untuk rapat atau kegiatan di hotel, meski Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan lampu hijau.

"Pemprov Jabar kan telah melakukan pemangkasan terhadap anggaran rapat di hotel maupun perjalanan dinas. Jadi, saat ini sudah tak ada lagi anggaran untuk membiayai rapat-rapat dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, meski Kemendagri memperbolehkan," ujar Ono, Jumat (13/5/2025).

Menurut Ono, menggelar rapat di hotel tidak lah efektif. Ono pun menyarankan agar aparat pemerintah daerah menggelar rapat di sawah-sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, ataupun sungai, karena di lokasi-lokasi itulah terdapat persoalan nyata yang mesti dituntaskan oleh Pemprov Jawa Barat.

"Saya pun mendorong, jika DPRD tidak menggelar rapat di luar provinsi, lebih baik rapat dilakukan di kantor DPRD Jawa Barat atau seluruh dapil (daerah pemilihan) di Jawa Barat," katanya. 

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi, ketimbang menggelar rapat di hotel dan restoran.

"Terkait dengan kebijakan yang kembali memperboleh­kan aparat pemerintah dae­rah untuk mengadakan ra­pat di hotel, Pemerintah Pro­­v­insi Jawa Barat te­tap memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut. Kami meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menggunakan fasilitas kantor yang sudah tersedia," ujar Dedi.

Larangan Dedi Mulyadi

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, rapat-rapat dan pertemuan kedinasan harus tetap dilakukan di kantor. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Larang ASN Rapat di Hotel Meski Diizinkan Pemerintah, Singgung Utang BPJS Rp300 Miliar

Bahkan, Dedi juga meminta agar Pemerintah di Kabupaten/Kota tetap menggelar rapat di kantor masing-masing.

"Terkait kebijakan dibolehkannya kembali Pemda untuk rapat di hotel, maka Pemprov Jabar tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor yang ada," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (12/5/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah lebih baik menggunakan fasilitas sendiri karena sudah mumpuni untuk menggelar rapat.

"Karena kantor yang ada sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing," katanya.

Baca juga: Kabar Gembira! Kemendagri Bolehkan Pemda Gelar Rapat di Hotel Lagi, Ini Alasannya

Dedi juga memastikan, dari hasil realokasi anggaran, akan lebih bermanfaat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang belum optimal ketimbang rapat di hotel.