Demi Buka Blokade, Anggota DPRD Tabrak Buruh: Sudah Disakiti, Masih Dimarahi

Suara-suara itu tak sekadar nyinyir, melainkan refleksi dari rakyat yang kecewa. Mereka berharap perlindungan, bukan perlakuan kasar dari pejabat yang digaji dari uang rakyat.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka Demo Ricuh Hari Buruh di Jakarta, Mahasiswa UI Cho Yong Gi: Saya dari Paramedis

Klarifikasi Penuh Arogan

Saat dikonfirmasi, Hikmatullah, anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Gelora, mengakui dirinya berada di balik kemudi mobil tersebut. Namun, ia membantah telah menabrak secara sengaja.

“Saya maksa sekadar untuk nge-ghost kepada mereka. Kalau saya niat nabrak, patah engga kaki orang?” ujarnya enteng kepada Kompas.com.

“Itu kan cuma di tempel. Itu begitu doang, saya rem,” lanjutnya, seolah menyepelekan tindakan berbahaya itu.

Ia bahkan mengaku turun dari mobil hanya untuk mendorong para buruh yang dianggap menghalangi jalan.

“Saya dorong mereka karena mereka tidak mau minggir. Saya marah, karena karyawan saya tidak bisa kerja,” ujarnya dalam sambungan telepon.

Bagi Hikmatullah, aksi itu adalah bentuk "shock therapy" atas kekesalannya melihat akses pabrik anaknya diblokade selama 8 hari. Ia menilai massa terlalu keras kepala dan menolak semua jalur mediasi.

Namun publik justru mempertanyakan, sejauh mana seorang anggota dewan boleh membawa emosi pribadi ke ranah publik?

Apakah benar karena buruh menghalangi akses bisnis keluarganya, maka mereka layak ditabrak?

Baca juga: Proses Hukum Terhadap 14 Pendemo Hari Buruh 2025 di Jakarta Dinilai Bentuk Penyempitan Ruang Sipil

Duduk Perkara: Keadilan untuk Satu, Korban Jadi Banyak

Blokade buruh sudah dimulai sejak 3 Juni 2025. Aksi ini menuntut agar seorang rekan kerja tidak dipindahkan sepihak ke Medan. Sejak itu, pintu utama pabrik ditutup.

Kendaraan logistik harus memutar 2–3 kilometer ke pintu belakang, yang sulit dilalui truk besar.

Akibatnya, puluhan buruh harian kehilangan akses kerja dan penghasilan, yang selama ini bergantung pada berat produksi harian.

Namun, alih-alih mencari solusi, tindakan Hikmatullah justru memperuncing konflik. Publik melihat insiden ini bukan sekadar tabrakan, tapi simbol kekuasaan yang mencederai nurani.