Dedi Mulyadi Klaim Sudah Menutup Ratusan Tambang Ilegal di Jabar: Akhir Agustus Sudah Tertib Semua

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim sudah menutup ratusan tambang galian C ilegal yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar).

Penutupan tambang Ilegal ini dilakukan karena dinilai merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

"Tambang sudah ratusan yang ditutup. Nanti batas akhirnya, kita operasi tambang itu sampai akhir Agustus," ujar Dedi, Rabu (11/6/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Dedi pun memastikan, akhir Agustus 2025 nanti ditargetkan sudah tertib semua, tidak ada tambang ilegal lagi.

“Nanti akan menjadi fokus saya itu, dibereskan. Akhir Agustus sudah tertib di seluruh Jawa Barat," ucapnya.

Selain tambang ilegal, Dedi juga akan melakukan pembatasan angkutan tambang dari wilayah hilir. 

Mengenai peraturan Gubernur terkait pertambangan, Kadishub Jabar, Dhani Gumelar, mengatakan bahwa hal tersebut sedang disusun.

“Dalam Pergub itu ada kewajiban setiap perusahaan tambang menerapkan dan mengadakan timbangan portable,” ujar Dhani.

Timbangan ini penting agar kendaraan pengangkut hasil tambang tidak masuk kategori Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang merusak jalan provinsi dan kabupaten. 

“Jadi, ada spesifikasi teknis buat kendaraan yang diperbolehkan untuk melewati jalan provinsi. Untuk ngangkut tambang, harus memenuhi kualifikasi kendaraan sesuai berat jenisnya berdasarkan kelas jalan,” katanya.

Ada 176 Tambang Ilegal di Jabar

Sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan keberadaan 176 tambang ilegal yang tersebar 16 kabupaten dan satu kota di Jawa Barat. 

Baca juga: Selain Atur Jam Sekolah, Dedi Mulyadi Akan Hapus PR bagi Siswa: Tugas Tak Dibawa Jadi Beban di Rumah

"Yang ada di Jabar totalnya 176 tambang ilegal," ujar Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Minggu (1/6/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Bambang menjelaskan, data tersebut merupakan hasil pendataan lintas wilayah yang kini sudah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas ESDM Jabar telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat guna melakukan penertiban.

Pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.