Kaltim Raih Predikat Provinsi Teraktif SPM Awards 2025, Begini Tanggapan Mendagri Tito Karnavian
Tito menegaskan, sekadar mengalokasikan anggaran tidak cukup, hasil nyata dan dampak langsung bagi masyarakat jauh lebih penting
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Provinsi Kalimantan Timur meraih predikat Provinsi Teraktif dalam pembinaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota di ajang SPM Awards 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (23/5/2025).
Penghargaan diserahkan langsung Mendagri Tito Karnavian kepada Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta.
Mendagri menekankan pentingnya pemahaman dan implementasi SPM pada enam pelayanan dasar bagi seluruh kepala daerah. Ia menyebut, pelayanan dasar merupakan kewajiban mutlak pemerintah kepada rakyat.
“Banyak kepala daerah baru yang belum memahami betul apa itu SPM. Tapi ada juga yang langsung tanggap, seperti Pak Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, yang punya pengalaman di DPR RI dan paham kebutuhan daerah,” ujar Tito dikutip Minggu, 25 Mei 2025.
Tito menegaskan, sekadar mengalokasikan anggaran tidak cukup. Hasil nyata dan dampak langsung bagi masyarakat jauh lebih penting.
Baca juga: Kolaborasi Antarsektor, Kunci Keberhasilan Denpasar Raih Penghargaan Penerapan SPM Terbaik 2025
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang menunjukkan kinerja konkret dalam pelayanan publik. Silakan unggah di media sosial untuk jadi pemacu bagi daerah lain,” ujarnya.
Menanggapi penghargaan tersebut, Gubernur Harum menyampaikan rasa syukur dan menyebut capaian ini sebagai hasil kerja tim yang solid.
“Alhamdulillah, ini hasil kerja tim Pemprov Kaltim. Ke depan, kita akan gaspol, kerja lebih dahsyat lagi,” kata Gubernur.
Selain Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan juga meraih predikat daerah terbaik untuk kategori regional Kalimantan.
Turut mendampingi Gubernur Kaltim di acara tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltim, Siti Sugiyanti. (tribunnews/fin)
| Pemerintah Efisiensi TKD, Guru Besar UPI Sarankan Pemerintah Daerah Tak Bergantung Dana dari Pusat |
|
|---|
| Mendagri Berterima Kasih Atas Dukungan Komisi II DPR terhadap Peningkatan Kinerja Kemendagri TA 2026 |
|
|---|
| Mendagri Tito Klaim Kenaikan Pajak Daerah Bukan karena Efisiensi, Singgung Gejolak Protes di Pati |
|
|---|
| Mendagri Sebut Banyak Anggota DPRD 'Bedol Desa' Gegara Kasus Korupsi Pembahasan APBD |
|
|---|
| Mendagri Tito Ungkap Alasan Turunnya TKD 2026: Banyak Korupsi, Anggaran Bangun Rumah Sakit Dimainkan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.