Dedi Mulyadi Bongkar Pihak yang Ingin Gagalkan Kebijakannya di Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM, JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap adanya pihak-pihak yang mencoba menggagalkan kebijakan yang tengah disusun. 

Hal itu diutarakan saat memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Jawa Barat, Selasa (20/5/2025).

“Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya,” kata Dedi tegas di hadapan peserta upacara.

Baca juga: Dedi Mulyadi Diserang Stigma, KDM Balas Menohok: Lebih Baik Gubernur Konten daripada Molor!

Menurut Dedi, kelompok yang menolak kebijakannya bukan didasarkan pada substansi, melainkan karena perbedaan politik.

Ia menilai tindakan itu menunjukkan rendahnya semangat kebangsaan.

“Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia katakan buruk. Tapi kalau buruk dan satu politik, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme,” ucapnya.

Ia juga menyinggung soal orang-orang yang ‘mempertuhan politik’.

“Lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tapi hatinya setiap hari menghasut dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup,” tambahnya.

Ketegangan Politik Memuncak

Pernyataan Dedi muncul di tengah memanasnya hubungan antara Pemprov Jabar dan DPRD, usai Fraksi PDIP melakukan aksi walkout dari rapat paripurna pembahasan Raperda, Jumat (16/5/2025).

Langkah itu dipicu oleh pidato Dedi dalam Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025. Ia dinilai mendiskreditkan lembaga DPRD dengan menyamakan pembangunan tanpa APBD seperti masa VOC dan kerajaan.

“Gubernur ini seolah tak membutuhkan pendapat DPRD,” kritik Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP.

Baca juga: Singgung Titik Lemah Dedi Mulyadi, Pengamat Politik Bahas Momen Viral Gubernur dengan Aura Cinta

Memo Hermawan dari PDIP menegaskan ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif. Ia meminta seluruh anggota fraksi, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, untuk walkout dari rapat paripurna.

“Sebelum hubungan ini baik kembali, fraksi PDIP sebaiknya tidak ikut rapat,” tegas Memo.

Dedi Mulyadi merespons santai aksi walkout tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai hak politik setiap individu dan partai.