Saling Sindir Dedi Mulyadi vs DPRD Jabar, Doni Maradona: Kalau Jadi Kerajaan Memang Tak Butuh DPRD

TRIBUNNEWS.com - Hubungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan DPRD Jabar memanas, setelah masing-masing pihak saling sindir.

Konflik kedua pihak ini memuncak saat Rapat Paripurna pada Jumat (16/5/2025), diwarnai aksi walk out sejumlah anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP.

Aksi walk out ini merupakan bentuk kekecewaan DPRD Jabar Fraksi PDIP terhadap pernyataan Dedi di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Dedi membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

Baca juga: Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dilansir TribunJabar.id.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menilai Dedi seolah ingin menjadikan Jawa Barat seperti kerajaan di masa lalu.

Atas hal itu, Doni pun menyebut, apabila Jawa Barat diubah menjadi kerajaan, maka Dedi tak lagi membutuhkan DPRD.

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," ujar Doni dalam tayangan YouTube Metro TV, dikutip pada Senin (19/5/2025).

Lebih lanjut, Doni menekankan pembahasan kebijakan-kebijakan tak membutuhkan waktu lama apabila memang sudah diniatkan.

Ia lantas menyinggung Dedi yang pernah membahas soal perbaikan jalan di Parung Panjang dan jembatan di Kabupaten Karawang, namun tak kunjung dilakukan.

"Kalau misalnya Pak Dedi Mulyadi memang berpihak ke rakyat, urus itu jalan Parung Panjang, potong birokrasinya," tegas Doni.

"Jembaran rubuh di Kabupaten Karawang, jembatan Cicangor, Pak Dedi Mulyadi dengan gagahnya menyampaikan akan selesai 2025."

"Tapi, sata cek ke lapangan, perencanaannya aja belum dibuat," imbuh dia.

Doni pun mendesak agar Dedi bisa gerak cepat dalam menyelesaikan masalah pokok alih-alih membuat kebijakan kontroversial.

"Maksud saya, gercepnya itu menyelesaikan masalah yang memang pada pokoknya. Ayo dong, cepatnya untuk hal-hal seperti itu," pungkasnya.

Aksi Walk Out dan Sindiran Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Jumat, diwarnai aksi walk out.

Baca juga: Klarifikasi DPRD Jabar Fraksi PDIP usai Disindir Dedi Mulyadi soal Musrenbang: Birokrasi Nggak Benar

Hal ini bermula saat Doni Maradona Hutabarat mengkritik pernyataan Dedi Mulyadi saat Musrenbang.

Menurut Doni, pernyataan Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

Ia pun menilai Dedi terkesan tidak membutuhkan DPRD Jabar dalam menjalankan kebijakannya.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujarnya, Jumat.

Sehari berselang, Sabtu (17/5/2025), Dedi mengunggah video di Instagramnya dengan caption, "Renungan akhir pekan".

Dalam video itu, Dedi menyebut tak ada anggota DPRD Jabar yang memenuhi undangan Musrenbang.

Atas hal itu, Dedi pun menilai DPRD Jabar yang dianggapnya ingin dihargai, justru tidak bisa menghargai.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi, dikutip Tribunnews.com.

Sindiran menohok pun kembali dilayangkan Dedi.

Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.

Dedi mengatakan DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang utk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul ISI Pidato Dedi Mulyadi di Cirebon yang Bikin Fraksi PDIP walkout saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)