Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi tudingan DPRD Jabar yang mengatakan dirinya mendiskreditkan DPRD Jabar saat pidato Musrenbang di Cirebon
Penulis:
Pravitri Retno Widyastuti
Editor:
Nuryanti
TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membalas sindiran anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP saat Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025).
Dalam video yang tayang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (17/5/2025), Dedi menyebut tak ada anggota DPRD Jabar yang memenuhi undangan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kabupaten Cirebon, pada 7 Mei 2025.
Atas hal itu, Dedi menilai DPRD Jabar bersikap tak seperti selayaknya.
Ia menyebut DPRD Jabar tak bisa menghargai pihak lain.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi, dikutip Tribunnews.com.
Sindiran menohok pun kembali dilayangkan Dedi.
Baca juga: Pidato Dedi Mulyadi Buat DPRD Jabar Geram: Bahas Pembangunan Masa Lalu Tak Butuh Persetujuan DPR
Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.
Dedi mengatakan DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.
"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang utk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.
Ia pun mengajak semua pihak merenungi, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja.
"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?" pungkas Dedi.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat, diwarnai aksi walk out dari sejumlah anggota Fraksi PDIP.
Aksi ini diawali pernyataan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, terkait pidato Dedi saat Musrenbang di Cirebon.
Doni menilai pidato Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.
"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."
"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat, dikutip dari TribunJabar.id.
Lebih lanjut, Doni menyindir Dedi. Ia mengatakan, Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan program-programnya.
Apabila Dedi kekeh tak melibatkan DPRD, kata Doni, maka anggaran-anggaran program Gubernur tak perlu dibahas di DPRD Jabar.
"Negara dibentuk berdasarkan trias Politika, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," tutur Doni.
"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tegasnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Tanya soal Keluarga Aura Cinta, Kepala SMAN 1 Cikarang Utara: Masuk Sekolah Pakai SKTM
Desak Dedi Mulyadi Klarifikasi
Masih dalam kesempatan yang sama, Doni Maradona Hutabarat mendesak Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi pidatonya saat Musrenbang di Cirebon.
Ia mengancam, Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.
"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujar Doni.
Diketahui, pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon.
Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.
Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.
Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.
"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.
Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.
"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.
Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.
"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul BREAKING NEWS, Merasa Direndahkan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walkout saat Rapat Paripurna DPRD Jabar
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)
Sumber: TribunSolo.com
35 Daftar Tokoh Pengurus DPP PDIP 2025-2030, Termasuk Hasto Kristiyanto, Resmi Disahkan Kemenkum |
![]() |
---|
Tunjangan Perumahan Rp54 Juta, Ketua DPRD Kabupaten Bandung: Dipotong Pajak |
![]() |
---|
Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030 |
![]() |
---|
Ke Mana Silfester Matutina? Guntur Romli Sentil Kejagung: Jangan-jangan Sembunyi di Solo |
![]() |
---|
Disentil Dedi Mulyadi soal Abenk Marco, Wabup Garut Putri Karlina: Langsung Saya Follow Up |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.