Wajib Militer Bagi Pelajar Nakal
Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Warga Bekasi: Kebijakan Putus Asa
Adhel Setiawan, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tak sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirim siswa ke barak militer.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Adhel Setiawan, warga Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tak sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.
Adhel bahkan secara resmi sudah melaporkan kebijakan itu kepada Komnas HAM Jakarta, Kamis (8/5/2025).
"Kita nggak tahulah di balik kebijakan ini motifnya apa, kita nggak tahu. Saya hanya berbicara sebagai orang tua," kata Adhel, dilansir Tribun Jakarta, Senin (12/5/2025).
Ia menyebut, kebijakan mengirim pelajar bermasalah ke barak militer tak mempunyai dasar hukum yang jelas.
"Sistem pendidikan kita sudah jelas, aturannya sudah jelas. Kalau anak-anak nakal, kalau misalnya ada pasal yang dilanggar, itu ada undang-undang tentang hukum acara pidana anak."
"Semuanya sudah ada kanalnya, sudah ada payung hukumnya," tutur Adhel.
Ia pun mempertanyakan mengapa pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, memilih kebijakan yang tak ada dasar hukumnya.
"Apakah mencari ketenaran saja? Saya nggak tahu. Kalau mau mencari ketenaran, ya jangan jadikan anak sebagai alat atau batu loncatan untuk popularitas. Jangan. Ini hak asasi manusia," tegasnya.
Ia menilai, keputusan Dedi Mulyadi mengirim siswa ke barak militer adalah bentuk kebijakan putus asa.
"Saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa, sebetulnya mereka ini, orang tua yang menyerahkan anaknya ke militer, ini sebetulnya kebijakan putus asa," tuturnya.
Orang tua yang mendukung kebijakan KDM dan mengizinkan anaknya dikirim ke barak militer, sambungnya, seolah tak sanggup lagi mendidik anaknya yang dianggap nakal.
Baca juga: Ini Alasan Warga Bekasi Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Terkait Pembinaan Siswa di Barak Militer
"Karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, nggak sanggup lagi, akhirnya ya sudah, militer saja," jelasnya.
Padahal, kebijakan mengirim anak ke barak militer belum tentu menjadi jaminan siswa mengubah perilakunya.
"Apalagi kita enggak tahu nih, kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan trainernya siapa, kita kan enggak tahu, ini gelap semua," tuturnya.
Bentuk Protes
Saat melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Adhel Setiawan didampingi oleh kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.