Wali Kota Solo Larang Wisuda Sekolah Pakai Iuran Siswa, Panitia Terlanjur Bayar DP Gedung

TRIBUNNEWS.COM - Inspeksi dilakukan Wali Kota Solo, Respati Ardi ke SMPN 7 Surakarta, Jawa Tengah pada Selasa (6/5/2025) siang.

Respati menemukan adanya iuran siswa untuk acara wisuda yang akan digelar untuk perpisahan kelulusan.

Mendapati hal tersebut, Respati meminta pihak sekolah mengembalikan uang iuran ke para siswa.

Aturan yang sama berlaku untuk 28 SMP Negeri di Surakarta.

Iuran acara wisuda memberatkan orang tua yang diharuskan membayar Rp280 ribu.

“Saya seminggu sekali buka Lapor Mas Wali saya pelajari semua. Dalam minggu ini top nomor satu keberatan orang tua acara wisuda. Itulah sebabnya saya sidak di sini,” ucapnya, Selasa, dikutip dari TribunSolo.com.

Pihak sekolah diminta mencari sponsor untuk pembiayaan wisuda atau mencari alternatif acara perpisahan yang lain.

“Untuk menjembatani wali murid apabila tetap dilaksanakan bisa membuka sponsor atau melibatkan swasta,” imbuhnya.

Respati menegaskan iuran wisuda ilegal sehingga uang yang sudah terkumpul harus dikembalikan.

“Tidak boleh ada iuran yang mewajibkan jumlah murid. Kembalikan. Harus dikembalikan secepatnya,” tuturnya.

Meski sejumlah siswa meminta agar wisuda tetap dilanjutkan, Respati menganjurkan mengganti dengan kegiatan lain.

Baca juga: Gaya Kepemimpinan Kolaboratif Wali Kota Solo Respati Ardi Lewat Sepak Bola

“Nanti diajari yang lebih pas lagi tapi tetap memorable. Anak-anak itu kan literasinya masih kurang,” tukasnya.

Ia menambahkan wisuda hanya tradisi yang sudah berlangsung turun temurun dan siswa tak ada kewajiban mengikutinya.

“Tadi ada keluhan guru dengan adanya seperti itu mengajar kelas di bawahnya jadi terganggu. Tidak boleh ada tradisi wajib,” terangnya.

Mendengar aturan baru tersebut, ketua panitia wisuda SMPN 7 Surakarta, Joko Prayitno, berusaha meminta uang Rp6 juta yang sudah terlanjur dibayarkan untuk sewa gedung.