Terpilih Jadi Ketua Desa Bersatu Sumbar, Rahmat Saleh Siap Kawal Program Prabowo dari Tingkat Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh dipercaya menjadi Ketua Desa Bersatu Sumatera Barat.

Dirinya berkomitmen melakukan akselerasi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan menjadikan manajmen pengelolaan desa menjadi lebih profesional.

Baca juga: Menkop Budi Arie Beberkan 8 Tantangan Koperasi Desa Merah Putih

Legislator Komisi II DPR Fraksi PKS dari daerah pemilihan Sumbar 1 ini meyakini profesionalisme pengelolaan desa sebagai wujud pemerintahan di tingkat terendah akan membuat berbagai kebijakan maupun program prioritas Presiden Prabowo akan lebih efektif dan efisien.

Hal itu kata Rahmat Saleh tentu akan berdampak positif pada peningkatan kesejaheraan masyarakat.

Secara khusus Rahmat Saleh mengungkap PKS sebagai partai koalisi akan terus mendukung kebijakan ataupun program positif yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kenapa saya mau menjadi Ketua Desa Bersatu Sumatera Barat? Alasannya sederhana, saya ingin all out membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta cita beliau, terutama dalam kesejahteraan masyarakat berbasis desa," ujar Rahmat Saleh Sabtu (3/5/2025).

Rahmat Saleh menekankan pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang tentunya harus mendapat dukungan semua elemen, khususnya aparatur desa.

Menurutnya, sebagai anggota Komisi II DPR RI, dirinya banyak menerima keluhan atas sengkarutnya  berbagai permasalahan, terutama terkait sengkarut tanah, pengelolaan lahan hingga masalah kesejahteraan.

"Akar permasalahannya tidak bisa keluar dari pemerintahan desa," kata Rahmat Saleh.

Berbagai program positif tukas Rahmat Saleh juga telah dikeluarkan pemerintah,  antara lain makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Kunci suksesnya program pemerintah ujar Rahmat Saleh adalah bagaimana aparatur di desa atau nagari, (sebutan tingkat desa di Sumatera Barat) mampu menyambut program tersebut.

'Saya di komisi II agak concern bagaimana pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat selaku pemerintahan tertinggi, dan desa atau nagari sebagai wujud pemerintahan terendah itu berjalan efektif, efisien, untuk mensejahterakan rakyat. Kita tidak ingin gara-gara kesiapan kita selaku SDM tidak kuat, kemudian datang gelontoran program-program dari pusat malah itu menimbulkan masalah," pesan Rahmat Saleh.

Baca juga: Menilik Desa Girilayu di Lereng Lawu, Kekayaan Motif Batik yang Gigih Lestari

Salah satu fokus sebagai Ketua Desa Bersatu dikemukakan Rahmat Saleh adalah mendorong proporsional jumlah aparatur desa dengan kondisi geografis maupun demografi di wilayah tersebut. Hal itu tentunya menurut Rahmat Saleh juga akan berdampak pada anggaran yang akan diterima oleh desa di Sumbar.

Khusus Sumatera Barat terang Rahmat Saleh, pemerintahan desa ada di nagari, pemerintahan terendah. Nagari di Sumatera Barat ungkap Rahmat Saleh memiliki keunikan dan berbeda dengan tempat lain, termasuk perihal adat.

"Kemudian juga dari segi jumlah penduduk, satu nagari di Sumatera Barat, kalau kita bandingkan satu desa di tempat lain, itu jauh penduduknya lebih besar dibanding dengan desa tempat lain. Coba bayangkan satu kepala desa, satu wali nagari, statusnya sama, kemudian aparat desanya jumlahnya sama, tapi memimpin daerah jumlah penduduk yang berbeda dengan juga areal luas garapan yang berbeda. Nah, tadi kita diskusi, kita coba nanti mengusulkan bagaimana IDM (Indeks Desa Membangun) yang menentukan jumlah dana desa yang dikirimkan, itu nanti ada proporsionalitas," jelas Rahmat Saleh.

"Kalau sekarang mungkin semua desa dan nagari itu semuanya tipenya sama. Kita coba akan usulkan nanti akan ada klasifikasi desa, misalnya desa tipe A,  tipe B dan C yang dibuat berdasarkan indeks-indeks itu. Sehingga adanya keadilan dalam porsi anggaran, adanya keadilan dalam hal aparat pemerintahan desa," ujar Rahmat Saleh optimis langkah itu akan membuat porsi dana desa berkeadilan dan menimbulkan kesejahteraan.
Akademi Aparatur Desa

Hal lain yang juga menjadi perhatian yaitu persoalan hukum yang masih kerap menjerat aparatur desa.

Hal itu menurutnya juga tak lepas dari kualifikasi aparatur desa yang saat ini belum sepenuhnya menguasai soal pemerintahan desa.

"Maka ada ide, kalau pemerintahan secara umum ada IPDN, kedepan kalau bisa ada juga sekolah tinggi atau sekelas akademi yang itu memberikan pendidikan kepada aparatur desa. Bisa sekolah tinggi ilmu pendidikan desa atau yang lain-lain yang intinya standar pemimpin desa dan aparatus desa itu, seluruh Indonesia itu mirip-mirip," kata Rahmat Saleh.

"Coba bayangkan seandainya muncul kucuran anggaran 5 miliar per Koperasi Merah Putih, sementara kesiapan kita menampung di bawah tidak sama, berbahaya. Insya Allah kita selaku pengurus desa bersatu Sumatera Barat, siap mengawal, membantu Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal bagaimana koperasi Merah Putih hidup di Sumatera Barat," ujarnya.