Dadang Kosasih Klaim KKSU Dalang Pemotongan Kompensasi Sopir Angkot, Bantah Dishub Bogor Terlibat

"Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, itu hanya klarifikasi saja, maka dengan ini saya ralat."

"Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor," kata Emen baru-baru ini.

Dalam surat pernyataan tersebut, Emen menyatakan Organda dan Dishub tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan Dedi Mulyadi.

"Adapun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut, hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut," ujar dia.

Adapun Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan, yakni saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.

Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta.

Uang tersebut terdiri atas Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.

Awalnya, Emen mengatakan hanya mendapat uang Rp800 ribu dari total Rp1 juta bantuan dana dari Dedi Mulyadi.

"Kan dari Bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu," ucap Emen, dikutip dari Wartakotalive.com.

Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan tersebut, yakni oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan KKSU.

"Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU," kata Emen.

Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.

"Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum," ungkap dia.

Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.

"Nerimanya? Tahu Pak, ketuanya Pak Nandar," ujar Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.