Sosok Thanthowy Syamsuddin, Dosen FEB Unair Ungkap HGB 656 Hektare di Atas Laut Sidoarjo

"Kalau terjadi, kami akan mengikuti kebijakan pusat. Tapi, kami menunggu hasil verifikasi BPN," ungkapnya.

Adhy menjelaskan, selama ini yang dilakukan Pemprov Jatim, yaitu, tata ruang laut untuk zona industri, zona biota laut dan kabel listrik.

Baca juga: Dosen Unair Thanthowy Ungkap Kasus HGB di Atas Laut Sidoarjo-Surabaya, Ini Kata Pemprov Jatim

Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo Subandi turut merespons soal keberadaan HGB di laut Sidoarjo.

“Informasi yang kami dapat, itu sudah lama. Bahkan kabarnya perizinannya juga sudah beberapa tahun habis masa berlakunya, dan belum ada perpanjangan,” ungkap Subandi, Selasa.

Subandi berkomitmen, pemerintah daerah tidak akan mengizinkan ke depannya. Apalagi aturannya jelas hal itu dilarang. 

"Misalnya mengurus perpanjangan nanti, kan tetap ada ke Pemkab Sidoarjo. Terkait perizinan, pajak dan lainnya. Nah laut di SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) kan tidak boleh. Sehingga jelas kami tidak izinkan," tegasnya. 

Subandi menyebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BPN untuk tegas tidak memperpanjang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Sosok Thanthowy Syamsuddin, Dosen FEB Unair yang Ungkap Kasus HGB di Atas Laut Sidoarjo-Surabaya

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Surya.co.id/Bobby Constantine Koloway, Sulvi Sofiana, M Taufik)