Gelar Muktamar Ilmu Pengetahuan, Lakpesdam PWNU Jateng Soroti Peran NU sebagai Civil Society

Dalam khutbah iftitahnya, Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidillah Shodaqoh menjelaskan, Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 ini berangkat dari gagasan sederhana, yaitu untuk mengaktualisasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.  

"Ilmu itu harus bermanfaat bagi umat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, bukan hanya di dunia akademis, tetapi lebih jauh lagi di masyarakat."

"Banyak ilmu yang belum sepenuhnya diaktualisasikan untuk kepentingan umat, dan ini menjadi tugas kita bersama, para cendikiawan, kyai, dan ulama untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," ujar KH. Ubaidillah Shodaqoh.

Melanjutkan Pemikiran Gus Dur

Muktamar ini juga mengangkat pentingnya melanjutkan gerakan dan pemikiran Gus Dur yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sipil serta mendorong agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat masyarakat.

Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi'i mengangkat tema tentang pentingnya civil society dalam kehidupan bersama. 

Dalam penjelasannya, ia menyoroti konsep masyarakat sipil sebagai kekuatan sosial yang harus digerakkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. 

Syafi'i mengungkapkan, masjid harus kembali berperan sebagai pusat peradaban, tidak hanya sebagai tempat ibadah. 

Namun juga sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.

"Masjid harus mengembalikan peran historisnya dalam membangun masyarakat. Kita bisa mengembangkan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat, seperti UMKM dan beasiswa anak-anak," ujarnya.

Ia menambahkan, masjid saat ini sudah mulai kehilangan ikatannya dengan masyarakat.

Mengacu pada hasil disertasinya mengenai modal sosial masjid dalam perspektif Islam, Syafi'i menegaskan perlunya revitalisasi masjid sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi. 

Dalam kesempatan ini, ia juga mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama serta peluncuran program studi Manajemen Pendidikan Pesantren untuk memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Di sesi berikutnya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono membahas isu penting terkait ketahanan pangan dan distribusi pupuk subsidi di Indonesia. 

Menurut Sudaryono, sistem birokrasi yang rumit dan melibatkan lebih dari 12 kementerian telah menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani. 

"Pada tahun 2025, kita akan menyederhanakan proses distribusi pupuk, menghilangkan penggunaan Kartu Tani, dan memastikan pupuk langsung sampai dari pabrik ke petani," jelas Sudaryono.