Ketua DPRD Garut Klarifikasi Pernyataannya soal Guru Honorer Menangis: Mobil Saya Digoyang-goyang

Namun demikian kami segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD dan pihak eksekutif sangat menghargai aspirasi dan perjuangan kalangan guru-guru honorer untuk menjadi guru PPPK. Kami sejauh ini terus berkonsiltasi dan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah Pusat melalui berbagai kesempatan, sehubungan kemampuan APBD Kabupaten Garut sangat kecil apabila mengakomodir seluruh keinginan para guru honorer. 

Kami DPRD dan Pemerintah Daerah, saat ini bersepakat untuk :

1. Pemerintah Daerah tetap mengusulkan Formasi PPK guru sebanyak 600 orang

2. ⁠Bagi pelamar yang tidak masuk formasi 600 tersebut, tetap mendapatkan SK dan NIP (sesuai statement Men PAN RB) dan diberikan insentif sebesar 1.000.000,-/bln

3. ⁠Insentif tersebut dimungkinkan bertambah menjadi Rp. 1.500.000,-/bln apabila ada kesepakatan dalam pembahasan RAPBD thn 2025.

4. ⁠Pemerintah Daerah menyepakati usulan seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT).

Sebelumnya, dilansir Tribun Jabar, Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) mengecam komentar Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah yang dinilai menghina martabat para guru honorer

Insiden ini terjadi saat aksi demonstrasi para guru honorer di depan Gedung DPRD Garut, Jumat (15/6/2024) sore.

Euis Ida terekam kamera mengucapkan, "Mangga nangisna sing sae" (silakan menangisnya yang bagus) kepada guru honorer ang sedang duduk menangis di lantai. Video itu viral di media sosial. 

Baca juga: 5 Fakta Anak Oknum Polisi Polres Metro Bekasi Kota Hamili Siswi SMP, Korban dan Keluarga di-PHP

Ketua Umum DPP Fagar, Ma’mol Abdul Faqih, kecewa dengan sikap Euis Ida yang dinilai tidak memiliki empati terhadap perjuangan para guru honorer

 "Geus ceurik sing sae, ucapan itu kan bahasanya menyakitkan buat kami. Jadi tidak ada rasa empati, memang," ujar Ma’mol kepada Tribunjabar.id, Sabtu (15/6/2024). 

Ma’mol menegaskan, para guru honorer hanya meminta hak mereka setelah melaksanakan kewajiban dengan baik.

Aksi unjuk rasa dan audiensi itu, menurutnya, difokuskan kepada tuntutan agar para guru honorer di Garut mendapatkan gaji yang layak. 

Kami tidak menuntut banyak,  kami hanya minta Rp 1,5 juta saja untuk teman-teman yang tidak lolos diangkat jadi PNS atau ASN P3K," ungkapnya. 

Ma’mol mengatakan, betapa sulit dan menyakitkannya melihat para guru honorer Garut yang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. 

Menurutnya, permintaan tambahan anggaran untuk para guru honorer sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan anggaran SPPD (surat perintah perjalanan dinas) di Kabupaten Garut.

"SPPD di Kabupaten Garut tu sangat tinggi, hampir Rp 100 miliar. Kami hanya minta sedikit tambahan saja dari uang yang sudah ada, hanya minta Rp 6 miliar tambahan," ucapnya.