Peneliti Nilai Pers Mahasiswa Butuh Perlindungan Hukum, Kerap dapat Kekerasan hingga Pembredelan

"Nah itu perlu dicarikan cara lain yang lebih cepat, lebih efektif, dan lebih memuaskan buat kedua belah pihak yang melaporkan maupun dari pihak mahasiswa," imbuhnya.

Usul dari Andreas Harsono 

Andres pun kemudian mengusulkan agar memakai cara yang ditempuh oleh media arus utama sebagai solusi atas permasalahan mengenai payung hukum pers mahasiswa tadi.

"Saya usul memakai cara yang ditempuh untuk media arus utama, (contoh) bila seseorang tidak terima dengan Tribun, dia tentu bisa menelepon si wartawan atau bagian hukum atau editor, lantas diberikan hak jawab."

"Kalau dia tidak terima dengan hak jawab itu, dia bisa lapor ke Dewan Pers, dia tidak bisa lapor ke polisi, dia harus melewati Dewan Pers terlebih dahulu."

"Nah, cara itu yang saya usulkan kepada pers mahasiswa, jadi bila ada yang tidak puas dengan pemberitaan pers mahasiswa, dia bisa melapor ke Dewan Pers," ungkapnya.

Lantaran, Dewan Pers, kata Andreas hanya menerima pengaduan terhadap lembaga pers yang berbadan hukum mandiri.

Baca juga: Dari Diskusi Forum PWI Jaya Series: Pers Mahasiswa Seharusnya Menjadi Pilar Media Demokrasi

Sedangkan, pers mahasiswa itu badan hukumnya masih institusi atau di bawah universitas.

Jadi, dalam mekanisme tersebut, selama ini Dewan Pers tidak bisa memberi perlindungan hukum yang dimaksud, sehingga harus mencari mekanisme yang baru.

"Ada persoalan, Dewan Pers itu hanya menerima pengaduan terhadap lembaga pers dengan badan hukum yang mandiri, sementara pers mahasiswa itu badan hukumnya kan institusi pendidikan, dia ada di bawah universitas."

"Dewan Pers dalam mekanisme yang ada selama ini tidak bisa, jadi harus mencari mekanisme baru, itu yang saya usul, Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan yang mengatasi kampus-kampus umum dan Kementerian Agama mengatasi kampus-kampus negeri Islam, plus kepolisian negara."

"Nanti 4 (empat) pihak ini harus bikin MoU yang kemudian bila ada pengaduan soal pers mahasiswa," pungkasnya.

Pemerintah dan Dewan Pers Disebut Perlu Ambil Tindakan untuk Dukung Pers Mahasiswa

Dalam press release Human Right Watch yang dikutip Tribunnews.com melalui laman resminya, disebutkan bahwa pemerintah dan Dewan Pers perlu mengatasi krisis perlindungan hukum persma dan mengambil tindakan untuk mendukung lembaga pers mahasiswa.

Demikian disampaikan oleh Wakil Direktur Asia dari Human Rights Watch, Phil Robertson.